Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Majlis Ormas Islam Indonesia Menentang Digelarnya Seminar Sejarah 1965

Sejumlah organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam Indonesia menolak digelarnya seminar sejarah 1965.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Majlis Ormas Islam Indonesia Menentang Digelarnya Seminar Sejarah 1965
Tribunnews.com/ Muhammad Zulfikar
Sejumlah organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Majlis Ormas Islam Indonesia di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta, Jumat (15/9/2017). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Sejumlah organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Majlis Ormas Islam Indonesia menolak digelarnya seminar sejarah 1965 .

Rencannya seminar tersebut akan dilaksanakan Sabtu-Minggu (16-17 September 2017) di Gedung LBH, Jakarta.

Sekjen Majlis Ormas Islam, Nurulzaman‎ mengatakan, seminar yang berkedok ‎kegiatan ilmiah diduga untuk memutarbalikkan fakta sejarah dan membangun opini atau pandangan negatif terhadap negara, pemerintah dan bangsa Indonesia di mata dunia Internasional.

Baca: Revisi UU Akan Beri Banyak Pintu Bagi TNI Lawan Terorisme

"‎Kegiatan itu diduga bakal menuduh telah terjadinya pelanggaran HAM berat bahkan Genocida yang terjadi di wilayah NKRI pada penumpasan PKI setelah mereka memberontak pada G30/S PKI 1965," kata Nurulzaman di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Nurulzaman menuturkan, dalam rangka menyelamatkan dasar negara RI yakni Pancasila dan NKRI dari ancaman bahaya komunis yang sekarang telah berherak melalui jalur politik, hukum, sosial, budaya, dan pendidikan maka pihaknya menyarnkan kepada aparat hukum untuk melarang acara tersebut.

BERITA REKOMENDASI

Baca: Pembahasan RUU Terorisme Dipastikan Rampung Awal Desember Ini

"Para eks Tapol/Napol PKI yang hadir di acara tersebut selalu mendorong agar Presiden atau pemerintah RI atas nama negara meminta maaf kepada eks Tapol Napol PKI," tuturnya.

"Kami ingin membantu penegakan konstitusi di bahwa pemerintahan Presiden Jokowi yang berkomitmen 'menggebuk' semua ormas yang berhaluan komunis," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas