Sementara untuk IRS dan AE sebagai pihak penerima, KPK menyangkakan pasal 12 huruf a atau b UU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"Kami prihatin atas kejadian ini. Apalagi, mereka wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat selama lima tahun sekali, tetapi masih berperilaku seperti ini. Ini kan sangat disayangkan dan kasihan rakyat yang sudah memilih," ucap Marwata.

Bantah 'Kejar Target'
KPK dalam kurun waktu satu minggu terakhir setidaknya sudah melakukan dua kali operasi tangkap tangan.

Pertama, OTT kepada Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen dan empat orang lainnya, pada Rabu (13/9/2017) kemarin.

Saat ini KPK juga menahan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Iwan Rusmadi dan tiga orang lainnya yang terjaring operarasi tangkap tangan.

Belum lagi pada minggu sebelumnya, KPK juga menahan Hakim Anggota PN Bengkulu Dewi Suryani yang diduga mendapatkan komitmen fee dari terpidana kasus pidana korupsi pengelolaan anggaran rutin dan kegiatan fiktif di BPKAD dan merugikan negara sebesar RP 590 juta, Wilson.

Komisioner KPK, Alexander Marwata mengatakan seluruh operasi tangkap tangan, merupakan hasil dari laporan masyarakat yang masuk ke KPK dan diverifikasi serta ditindaklanjuti oleh tim penyidik KPK.
Bukan semata untuk mengejar sebuah target tertentu untuk kepentingan KPK.

Begitu juga dengan adanya anggapan KPK hanya menahan pihak-pihak yang diduga terlibat kasus korupsi di daerah, bukan di pusat.

"Tidak ada 'kejar target'. Ini semua murni dari laporan masyarakat. Kami tidak pernah menargetkan seseorang atau menargetkan jumlah uang yang ditahan," jelas dia.

Mantan hakim pengadilan Jakarta Pusat itu, juga menjelaskan tidak ada kaitannya, seringnya KPK melakukan operasi tangkap tangan, karena untuk memerlihatkan kinerja KPK kepada pansus angket yang masih berjalan hingga hari ini.

"Kerja kami tidak ada urusannya dengan angket. Biarkan mereka bekerja, kami juga bekerja. Tidak ada hubungannya," tegas dia.

Sebaliknya, KPK menginginkan kepada seluruh pihak, terutama penyelenggara negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan cara dan modus apapun sehingga, KPK tidak perlu lagi menjalankan operasi tangkap tangan baik di pusat maupun daerah.

"Kami justru berharap, tidak sering-sering kami melakukan OTT. Kalau tahun kemarin itu sampai 17 kali OTT, kalau bisa tahun ini berkurang. Semakin kurang, berarti semakin bagus kan," kata Marwata. (rio)