TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, ikut berorasi di Aksi Bela Rohingya 169 yang digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017) kemarin.

Dalam orasinya, Amien menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo lambat dan hanya pencitraan saja dalam upaya menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi,

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Pengurus Daerah Keluarga Alumi Universitas Gadjah Mada (Kagama) Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto menilai pernyataan Amien tersebut tidak elok.

Menurutnya, memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kekerasan di negara lain, sudah jadi kewajiban konstitusional negara, sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945.

"Serangan Amin Rais pada Pemerintah, khususnya Presiden Jokowi itu tindakan ngawur dan tidak tahu diri," kata Eko siaran persnya ke Tribunnews.com, Minggu (17/9/2017).

Baca: Jokowi Main dengan Cucu, Prabowo Demo Rohingya, SBY Kumpul Bareng Anak Yatim

Baca: FPI Minta Senjata untuk Bela Rohingnya, Ini Reaksi Prabowo Subianto

Eko mengatakan, Amien sejatinya harus ikut mengawal pemerintahan dan bukan menyerang dari dalam.

"Amien Rais berperilaku selayaknya anak nakal dalam rumah tangga, ikut makan sehari-hari tapi membabi buta menyerang kepala keluarga sendiri," kata Eko.

Sebelum memberikan kritik, Eko meminta Amien untuk berkaca lebih dulu.

"Publik tentu masih ingat kasusnya yang membuat heboh. KPK agar menangkap Amien Rais dan segera melakukan proses hukum atas dugaan korupsinya," kata Eko.

Eko menjelaskan, Presiden Joko Widodo sudah melakukan yang terbaik, termasuk mengirim Menlu dan sudah bertemu pemimpin Myanmar.

"Para pengungsi yg di Indonesia pun sudah mendapatkan jaminan kemanusiaan yang baik. Tuduhan Amin bahwa Presiden hanya melakukan pencitraan itu tidak berdasar dan tidak pantas dilakukan oleh orang yang terwakili menjadi Menteri dari partainya," kata Eko.

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, di hadapan 10 ribu massa yang berkumpul, Amien membuka orasi dengan menyitir Pembukaan UUD 45.

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," ujar Amien.

Menurut Amien, pemerintahan di bawah Presiden Jokowi wajib melindungi segenap bangsa dari penjajahan sesuai Amanat UUD 45.

"Jadi rezim Jokowi ini punya tugas konstitusional yang harus dilaksanakan yaitu menghentikan penindasan terutama di Rohingya," kata Amien.

Namun, menurut Amien Rais, pemerintah lambat dalam membantu etnis Rohingya.

"Rezim Jokowi terlalu terlambat dan terlalu sedikit dan hanya pencitraan tadi," ujar Amien.

Selain Amien Rais, aksi ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Presiden PKS Sohibul Iman dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Seperti diketahui ormas yang ikut dalam aksi ini diantaranya IKADI, Mathlaul Anwar, Cahaya Islam Mathlaul Anwar, AQL Peduli, Jamiat Khoir, Pemuda DDII, Al Ittihadiyah, Pemudi PUI, Forsitma, Salimah, Wanita Islam, JPRMI, FPI, dan Gerakan Ibu Negri.