TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berkomentar soal polemik rencana pemutaran film G30S/PKI.

Menurutnya karya seni baik berupa film atau buku sebaiknya tidak perlu dilarang-larang.‎

‎‎"Gini ya, film dan buku kalau bisa enggak usah biasakan diri kita melarang laranglah. Biar masyarakat yang sudah dewasa dengan pilihannya, itu sudah dilakukan berkali-kali," ujar Fahri di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (18/92017).

Sebelumnya, TNI Angkatan darat berencana menggelar acara nonton bareng film pengkhianatan G30S/PKI.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto mengatakan tujan kembali ditontonnya film tersebut untuk mengingat sejarah.

Baca: Ini Reaksi Presiden Jokowi soal Rusuh di Gedung YLBI terkait PKI

‎Menurut Fahri, bila tidak sependapat dengan film tersebut sebaiknya membuat film baru sesuai dengan versi sendiri.

Apalagi sekarang ini membuat film relatif mudah.

‎"Kalau orang yang merasa faktanya tidak seperti itu yang bikin film lah. Kan sekrang film itu mudah. Lihat anak anak bikin film Muhammadiyah, bung Karno, ada yang grutu, tapi ya sudahlah," paparnya.

‎Sebelumnya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danubroto meminta rencana pemutaran film G30S/PKI tidak perlu dilakukan.

Pasalnya rencana tersebut akan menimbulkan instabilitas politik. ‎

"Saya pikir untuk saat ini terus terang jangan diadakan dulu lah ya. Pemerintah tuh saat ini sekarang lagi supersibuk membangun ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan sosial dan seterusnya yang harus diprioritaskan," ujar Sidarto, Senin (18/9/2017) di Kantor Wantimpres, Jakarta.