Fadli hanya berharap, kinerja Polri untuk memberantas rasuah supaya lebih ditingkatkan.

Namun, jangan sampai memicu persaingan dengan KPK dalam tugas memberantas korupsi.

"Tapi kan polisi kan memang punya tugas termasuk di pemberantasan korupsi juga KPK kan lahir juga karena dulu dianggap polri dan kejaksaan lemah dalam pemberantasan korupsi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pagu anggaran Kepolisian Republik Indonesia pada RAPBN 2018 sebesar Rp 77 triliun.

Namun, Polri meminta tambahan anggaran sebesar Rp 35,6 triliun, yang akan dialokasikan ke beberapa pos, yakni kebutuhan gaji dan tunjangan Rp 8,9 triliun, operasional Polri Rp 975 miliar, dan pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan sebesar Rp 25,7 triliun.

Hal itu terungkap pada saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI Kepala BNPT, Asrena Polri, Sekjen Komisi Yudisial, Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, PPATK, Sekjen Komnas HAM, Sekjen KPK, Sekjen DPD, Sekjen MPR, LPSK, dan Irtama BNN.

Rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017) itu membahas pagu anggaran mitra kerja Komisi III DPR RI pada RAPBN 2018.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mempertanyakan alokasi anggaran Densus Tipikor kepada Asrena Polri Bambang Sunar Wibowo.

Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri Tito Karnavian beberapa waktu yang lalu,Polri diminta untuk membentuk Densus Tipikor.

"Dari anggaran Polri itu, berapa anggaran untuk Densus Tipikor? Pendirian Densus di akhir tahun ini dan rencananya dioperasionalkan pada tahun depan," kata Bambang.

Menanggapi hal itu, Asrena Polri pun menjelaskan, Densus Tipikor akan menggunakan anggaran operasional Polri sebesar Rp 975 miliar.

Untuk fasilitas, juga akan menggunakan tambahan anggaran yang diusulkan Polri.