Pansus Hak Angket Ungkap Dugaan Kasus Ketua KPK Agus Rahardjo saat Jabat Ketua LKPP
Agus Rahardjo juga diduga turut bertanggungjawab atas tindakan LKPP tidak mensyaratkan dokumen yang melegitimasi mengenai asal-usul produk.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Sapto Nugroho
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang berakhirnya masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), muncul temuan bukti dugaan keterlibatan Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam sebuah kasus.
Anggota Pansus Hak Angket KPK, Arteria Dahlan menyebutkan, kasus dugaan korupsi ini melibatkan Agus Rahardjo saat menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Baca: Soal KPK, Anggota Pansus Angket Usulkan Pembekuan, Fahri Hamzah Minta Presiden Ambil Alih Tugas
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, hasil laporan masyarakat yang dilanjutkan investigasi, Pansus Angket KPK mencium ada masalah terkait pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tahun 2015.
Maksudnya, perihal kegiatan pengadaan barang itu dilakukan melalui e-purchasing atau tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
"Apakah benar yang diadakan itu 19 unit Pakkat Road Maintenance Truck atau istilahnya PRMT-C 3200 benar nilainya Rp 36,1 miliar? Apakah benar disediakan juga oleh PT Dor Ma Uli (DMU)? Apakah benar melalui e-Katalog? Apakah benar terjadi keterlibatan yang dilakukan teman-teman yang ada di LKPP, yang notabene pimpinan LKPP nya adalah yang sekarang jadi pimpinan KPK?" kata Arteria Dahlan dalam konferensi pers di Hotel Santika, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/9/2017).
Baca: Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dan KPK Dihujani Interupsi
Arteria Dahlan menjelaskan, fakta-fakta ini, sejatinya ingin dikonfirmasikan ke Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Angket KPK dengan pimpinan KPK pada Rabu siang.
Namun, Komisioner KPK tak mau hadir dengan alasan masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal judicial review UU 17/2014 tentang MD3.
Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, Pansus Angket KPK juga menemukan fakta lain terkait kasus ini.
Arteria Dahlan mengungkapkan, PT DMU ternyata melakukan rekayasa terkait pengadaan tersebut.
Pansus Angket KPK juga menemukan indikasi terkait surat register uji tipe yang ternyata milik perusahaan lain dan memiliki desain yang tidak sesuai.
"Kita juga temukan pengakuan baik dari Dinas Bina Marga maupun vendor bahwa pekerjaan telah selesai. Faktanya di sini, barang tersebut belum didatangkan keseluruhan. Ini fakta semua bisa kita uji, makanya kita mohonkan klarifikasi," tutur Arteria Dahlan.
