TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu pembelian 5.000 pucuk senjata api oleh institusi non-militer mencuat saat Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bertemu sejumlah mantan petinggi TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Dalam pertemuan itu, Gatot Nurmantyo menyatakan, ada kelompok institusi non-militer yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata api secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Menurut Gatot Nurmantyo, informasi intelijen itu A1 alias akurat.

Namun sayangnya, Gatot Nurmantyo tidak menjelaskan lebih jauh institusi mana yang mencoba membeli 5.000 pucuk senjata api secara ilegal itu.

Baca: Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Ada Institusi yang akan Membeli 5.000 Pucuk Senjata, Bukan Militer

Pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Cilangkap langsung menjadi polemik.

Sejumlah pimpinan partai politik menanggapi pernyataan Gatot Nurmantyo.

PDI Perjuangan (PDIP) melalui Sekjennya, Hasto Kristiyanto menilai, Panglima TNI tidak sepatutnya berbicara soal senjata di hadapan publik.

Pasalnya, Gatot Nurmantyo bisa langsung mengklarifikasi isu ini ke institusi yang dimaksud.

Hasto Kristiyanto berharap, Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai yang memiliki informasi bisa memberikan klarifikasi.

Sementara, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar beranggapan, informasi dari Panglima TNI harus dibuka tuntas.

Pasalnya, menurut Cak Imin, impor senjata ilegal, jika benar, dapat membahayakan keamanan nasional.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon berharap, Panglima TNI menyebutkan institusi mana yang melakukan impor senjata yang tidak sesuai dengan prosedur itu.

Baca: Saat Panglima TNI Menggelar Pertemuan dengan Mantan Petinggi TNI termasuk Prabowo Subianto

Polemik pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo soal pembelian 5.000 pucuk senjata api ilegal, ditanggapi oleh Menko Polhukam, Wiranto.

Dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017) sore, selain membantah, Wiranto mengungkapkan, rumor pembelian 5.000 pucuk senjata api muncul karena masalah komunikasi yang tidak tuntas.

Kepada media, Wiranto menambahkan, setelah melakukan pengecekan, senjata yang dimaksud adalah senjata untuk kebutuhan pendidikan di Badan Intelijen Negara (BIN).

Jumlahnya pun hanya 500 pucuk, buatan Pindad.

Selengkapnya, termasuk pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, tanggapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, dan pernyataan Menko Polhukam, Wiranto, simak tayangan video di atas. (*)