TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyayangkan penyampaian mis-informasi yang disampaikan oleh Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo terkait informasi pembelian 5000 senpi secara ilegal oleh institusi tertentu.

Menurutnya, hal ini sudah menciptakan kegaduhan dan keresahan publik. "Sebagai panglima TNI tentunya pak Gatot harus bisa memilih dan memilah informasi apa saja yang layak disampaikan keluar," ungkap Charles dalam pernyataannya, Senin (25/9/2017).

"Saat ini kan sudah terbuka melalui statement resmi Menkopolhukam bahwa ternyata institusi yang dimaksud oleh panglima TNI adalah BIN. Sangat tidak etis ketika seorang panglima TNI menyatakan akan menyerbu sebuah lembaga tinggi negara lainnya," ia menegaskan kembali.

Seharusnya, Panglima, lanjutnya, sebagai pimpinan sebuah lembaga tinggi negara bisa berkoordinasi dengan baik dengan lembaga-lembaga lainnya untuk mensukseskan program kerja pemerintahan Jokowi, bukan malah sebaliknya.

"Saran saya menjelang masa pensiun Pak Gatot bisa fokus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang tersisa dalam upaya membangun dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI," sarannya.

"Fokus meninggalkan legacy yang baik sebagai seorang pimpinan TNI. Statement Pak Wiranto (Menkopolhukam) sudah merupakan pernyataan sikap resmi dari pemerintah," lanjutnya lagi.

Ia berharap, apa yang sudah disampaikan Menkopolhukam, Wirantodapat segera mengakhiri. "Diakhiri dan tidak ada polemik terkait hal ini lagi," lanjutnya.