TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin mengkritik pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebut ada institusi non-militer akan mendatangkan 5000 pucuk senjata.

Menurut TB Hasanuddin, peryataan Gatot hanya membuat situasi semakin riuh terlebih penyampaian tersebut dinilai tidak pada tempatnya.

"Melempar informasi yang notabene itu, dinggap informasi yang sensitive saya sebut saja kepada publik itu menurut saya tidak pada tempatnya. Sebaiknya dihindari, dan ternyata benar kemudian menjadi riuh, masyarakat menilai ada apa ini? 5000 pucuk senjata itu sama dengan 5 Batalion Tempur. Ada apa dan mengapa?," kata TB Hasanuddin saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2017).

Meski TB Hasanuddin menilai peryataan Gatot tidak perlu di polemik lebih lanjut setelah Menkopolhukam, Wiranto membuat peryataan, namun seharusnya Panglima mengetahui mekanisme penyampaian informasi yang ada.

Panglima harus melakukan komunikasi keistitusi terkait terlebih dahulu sebelum menyampaikan pesan lalu diteruskan kepada Presiden.

Baca: Dalam Tempo 2 Bulan, Andi Narogong Dapat Bunga Rp 1 Miliar dari Konsorsium PNRI

"Pejabat negara itu harus paham betul soal aturan perundang-undangan juga soal prosedur dan termasuk di dalamnya etika. Prosedurnya kalau ada informasi seperti itu, diskusikan saja dengan instansi terkait telfon atau dipanggil," ujar TB Hasanuddin.

"Kalau sulit dicapai lapor kepada Menkopolhukam karena beliau punya kewenangan untuk memanggil dan mengkoordinasikan. Kalau itu juga sulit lapor langsung Presiden. Pasti Presiden akan melakukan upaya," ujarnya.