TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja Pansus Angket KPK kian lama kian tak terkendali. Aroma yang seharusnya menyasar pada penguatan lembaga anti rasuah, namun serangan demi serangan tampak semakin kentar.

Tuduhan terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo, yang diduga terindikasi korupsi saat menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2015, jadi buktinya. Atas nama “penguatan” KPK, manuver tersebut dilancarkan.

Tak berhenti, publik kembali dikejutkan dengan sejumlah temuan dan hasil rekomendasi Pansus Angket DPR. Berdasarkan temuan tersebut, upaya pelemahan terhadap KPK kian nyata terlihat.

Salah satu poin yang tertuang dalam draf laporan Panitia Angket tehadap KPK tertanggal 15 September 2017, adalah memasukkan hak menyatakan pendapat kepada Presiden dan DPR agar merevisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, terkait aspek kelembagaan, kewenangan penegakan hukum, tata kelola sumber daya manusia dan tata kelola anggaran.

Seakan tak peduli dengan serangan Pansus, KPK justru kian bertaji. Sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) gencar dilakukan. Namun bukan pula tanpa kritik, OTT yang nilainya tergolong kecil ini dinilai sebagian kalangan sebagai OTT recehan dan hanya pencitraan.

Lantas benarkah OTT KPK, pencitraan, atas tekanan wakil rakyat di Senayan? Dan mengapa pula Pansus KPK di DPR justru tiba-tiba menyasar KPK di pucuk Pimpinan? Benarkah pansus semakin hilang haluan?

Saksikan talkshow Satu Meja episode “Pansus KPK hilang haluan ?”. Senin, 25 September 2017, pukul 22.00 WIB di Kompas TV bersama Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo.