TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membenarkan dirinya yang berbicara dalam video yang viral di media sosial.

Di dalam video itu, Gatot berbicara soal ancaman keamaan lantaran adanya lembaga non-militer yang membeli 5.000 pucuk senjata secara ilegal.

Namun, kata Gatot, ucapannya itu sebenarnya tidak untuk diekspos ke pers atau publik. Akan tetapi, pembicaraannya itu justru bocor ke media sosial.

"Saya tidak pernah 'press release' (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu (senjata ilegal)," kata Panglima TNI usai menutup Kejurnas Karate Piala Panglima TNI Tahun 2017, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017) malam seperti dikutip dari Antaranews.com.

Namun demikian, dirinya mengakui bahwa beredarnya video dan rekaman soal itu di dunia maya adalah memang pernyataannya.

"Seribu persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu," paparnya.

Terkait kebenaran informasi bahwa ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia, Panglima TNI kembali enggan menanggapi soal itu.

Menanggapi pernyataan Menko Polhukam Wiranto bahwa ada masalah komunikasi antara TNI, BIN dan Polri, kata Gatot, bisa ditanyakan langsung kepada Wiranto soal itu.

Ia kembali mengakui bahwa rekaman yang beredar itu benar-benar omongannya, namun dirinya tidak punya kompetensi untuk menanggapi hal itu lantaran dirinya tidak pernah melakukan press release.

"Itu benar omongan saya, 1000 persen, tapi tentang kebenaran isi konten rekaman itu saya tak mau berkomentar," katanya.

Dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut adanya institusi tertentu yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu disampaikan Jenderal Gatot dalam silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

Acara tersebut turut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, serta sejumlah petinggi TNI lainnya.

Menko Polhukam Wiranto sudah meluruskan polemik soal pembelian ribuan senjata itu. Wiranto sudah mempertemukan Gatot, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Wiranto menyebut polemik itu hanya didasarkan pada kesalahan komunikasi Panglima TNI soal informasi pembelian senjata yang diterima.

Menurut Wiranto, senjata itu sebenarnya dibeli oleh BIN untuk keperluan pendidikan. Jumlahnya pun 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk.

Perizinan senjata itu dilakukan BIN ke Mabes Polri, bukan ke TNI. Hal ini karena senjata yang dipesan BIN dari Pindad bukan spesifikasi militer.

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul: Panglima TNI Merasa Informasi 5.000 Pucuk Senjata Ilegal Bocor ke Publik