TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hendardi, Ketua SETARA Institute, mengatakan, rencana Aksi Bela Islam 299 pada 29 September 2017 oleh Presidium Alumni 212, yang menolak Perppu Ormas dan kebangkitan PKI adalah hal yang wajar.

Namun, ia menyayangkan karena mekanisme penolakan atas Perppu Ormas sebenarnya bisa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, suatu mekanisme demokratik untuk menyoal keabsahan sebuah produk hukum.

Baca: Viral! Cerita Turis Malaysia yang Nyaris Terjerat Modus Penipuan Permata di Kota Bangkok

Sementara untuk isu kebangkitan PKI, ia mempertanyakan bahwa apa yang hendak ditolak oleh Presidium Alumni 212 sesungguhnya adalah illusi yang terus menerus dibenamkan bahwa seolah-olah kebangkitan PKI itu nyata.

"Mobilisasi massa secara terus menerus dalam jumlah besar bukan hanya merugikan kondisi keamanan dan iklim perekonomian nasional, tetapi juga pembodohan karena mengeksploitasi umat yang a politis dengan argumen-argumen keagamaan absurd untuk tujuan politik kelompok," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Selasa (26/9/2017).

Ia menyoroti mobilisasi massa yang secara terus menerus dapat juga melahirkan teror atas ketertiban sosial dan security high cost, karena bukan hanya biaya pengamanan yang diperlukan tetapi juga dampak yang ditimbulkannya yang menyebarkan kecemasan.

"Pada akhirnya gerakan ini sesungguhnya ditujukan untuk melemahkan kepemimpinan Jokowi dan secara bersamaan membuka peluang kandidat lain mulus melenggang ke tampuk kekuasaan dengan dukungan emosional pemilih yang telah dikonsolidasikan, melalui isu-isu irrasional dan aksi-aksi yang mengatasnamakan agama," kata Hendardi.

"Ada banyak cara membela Islam dan kemanusiaan termasuk jihad yang dibutuhkan saat ini.Dibanding harus terus menjadi buih di tengah kehendak segelintir tokoh untuk menguasai ruang publik Indonesia, sebaiknya energi umat diarahkan untuk membela kemanusiaan, memerangi prilaku korupsi, kebodohan, dan kemiskinan."