TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mengakui adanya rekomendasi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sebagai pengganti Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang kini berstatus tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Nurdin mengatakan, rekomendasi tersebut muncul dari tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

Ia menyatakan, dalam rekomendasinya, tim kajian elektabilitas menyarankan agar Golkar segera menunjuk Plt pengganti Novanto.

Baca: Ini 5 Fakta Bupati Cantik Rita Widyasari, Jadi Tokoh Berpengaruh Sampai Harta Fantastis

Sebab, elektabilitas Golkar terjun bebas sejak Novanto menjadi tersangka.

"Kemudian Korbid Polkuham itu merekomendasikan untuk ketum (ketua umum) nonaktif, jadi ketum sendiri yang nonaktif bukan berhenti agar supaya beliau bisa konsentrasi kepada persoalan hukum, kemudian nanti ada pelaksana tugas dalam menjalankan tugas," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Namun, kata Nurdin, rekomendasi tersebut belum menjadi keputusan partai sebab baru akan diputuskan pada Rapat Pleno DPP yang direncanakan berlangsung Kamis (27/9/2017) besok.

Saat ini, rekomendasi tersebut sudah diserahkan kepada Novanto oleh Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.

Baca: Ini Fakta-fakta Mayat Gadis Nyaris Tanpa Busana, Identitas Korban Sampai Reaksi Keluarga

Ia menambahkan, nantinya ketua umum yang akan memutuskan apakah setuju dengan rekomendasi tersebut atau tidak.

"Nanti ketum yang mengambil kebijakan seperti apa sebetulnya. Kami akan melakukan rapat pleno besok tanggal 28 (September) untuk mendengarkan apa jawaban dari ketum terhadap konsultasi berkaitan dengan rekomendasi," lanjut Nurdin.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, Partai Golkar akan menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum untuk menggantikan sementara Setya Novanto.

Baca: Dua Jalur Pendakian Gunung Agung, Lewati Tempat Sakral Umat Hindu Bali

Penunjukan Plt ini dilakukan merespons menurunnya elektabilitas partai pasca Ketua Umum Partak Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Ia mengatakan, hal ini menjadi keputusan rapat pleno DPP Golkar yang digelar pada Senin (25/9/2017) kemarin.

"Intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena (partai) tersandera kasus e-KTP. Oleh karena itu, mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," ujar Kahar,di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).(RAKHMAT NUR HAKIM)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Kamis, Golkar Dengar Jawaban Novanto soal Rekomendasi Plt Ketum