TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - DPD Golkar Jawa Barat bersama 27 DPC Partai Golkar se-Jawa Barat mendesak DPP Partai Golkar mengeluarkan surat penetapan Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur pada Pilgub Jabar 2018.

Lambannya DPP Partai Golkar dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut membuat banyak kesimpangsiuran, mulai dari isu surat keputusan bodong sampai permintaan mahar Rp 10 miliar.

Selasa (26/9), ratusan kader dan pengurus DPC dan DPD Jawa Barat berkumpul di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat.

Baca: Cerita Fredy Candra, Si Murid Gila yang Berangkatkan 65 Gurunya Pelesir ke Eropa

Mereka mengadakan pertemuan, membahas kondisi terkini elektabilitas Partai Golkar secara nasional yang menurun, sedangkan di Jawa Barat elektabilitasnya malah naik.

Namun, hal ini tidak diapresiasi pusat dengan tidak bergerak cepat mengusung Dedi yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.

Dedi mengatakan para kadernya secara emosional menyatakan mundur, bahkan mengancam akan mengembalikan kartu anggota jika rekomendasi tersebut tidak kunjung turun.

Baca: Ini Fakta-fakta Mayat Gadis Nyaris Tanpa Busana, Identitas Korban Sampai Reaksi Keluarga

Menurut Dedi, semua emosi itu harus dikelola dengan cara memberikan koreksi untuk DPP Partai Golkar guna melakukan langkah, di antaranya menerbitkan surat rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.

Selama delapan bulan, katanya, belum ada kejelasan dari DPP Partai Golkar mengenai nama calon gubernur yang diusung.

Selama itu pula, beredar banyak isu simpang siur di tengah ketidakpastian tersebut.

Bahkan sebelumnya beredar foto surat keputusan bodong yang menyatakan Golkar mengusung Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien pada Pilgub Jabar 2018.

Baca: Dua Jalur Pendakian Gunung Agung, Lewati Tempat Sakral Umat Hindu Bali

"Bahkan ada orang, bukan dari DPP, tapi seorang tokoh yang memiliki kedekatan dengan DPP, bilang, kalau saya tidak memenuhi permintaannya (Rp 10 miliar), rekomendasi tidak akan keluar. Saya akan sampaikan itu di DPP, dia dekat dengan siapa," katanya saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar, Selasa (26/9/2017).

"Yang menelepon saya itu tokoh dari Bogor."

DPP Partai Golkar, katanya, harus segera menetapkan keputusan tersebut sebelum hal yang lebih buruk atau isu lainnya bermunculan.

Dalam pidatonya, Dedi pun menyatakan siap mengundurkan diri dari kursi ketua DPD Partai Golkar Jabar jika DPP Partai Golkar menganggap keberadaannya tidak berguna untuk kemajuan Partai Golkar.

"Kalau seorang Dedi Mulyadi harus dikorbankan untuk kebaikan partai, saya siap. Bahkan kalau saya harus lepas dari DPD. Tapi kalau ini hanya untuk kepentingan seseorang, golongan lain, atau partai lain, kita harus siap melawan untuk membela bersama mempertahankan martabat partai," katanya dalam pidatonya.

Dedi menegaskan dalam kesempatan tersebut bahwa di bawah kepemimpinannya DPD Partai Golkar Jabar mengalami kenaikan elektabilitas.

Hal ini sesuai dengan riset akademis dari dua lembaga survei independen. Karenanya, kata dia, para kader dan ketua DPC merasa heran dengan sikap DPP Partai Golkar yang sulit mendukung kadernya sendiri di Pilgub Jabar 2018.

"Terima kasih untuk pembuat SK palsu, perbuatan Anda mengingatkan Golkar untuk membenahi diri kembali. Kami tegaskan Golkar bukan milik perseorangan, dan tak ada ambisi dari saya. Jabar urusan Jabar, bukan urusan orang Jakarta," katanya.

Dedi mengatakan munculnya surat bodong penetapan DPP Golkar yang berisi pengusungan pasangan Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien merupakan upaya meruntuhkan semangat DPD Partai Golkar dalam membangun elektabilitas dan semangat Golkar di daerah.

"Saya menapaki dari nol, elektabilitas terus naik sampai 15 elektabilitas. Apa itu dengan pencitraan? Tidak. Tapi dengan menyapa. Ada ribuan desa yang saya kelilingi. Apa lelah? Tidak. Itu sebuah kebahagiaan. Ada kegembiraan dalam setiap pertemuan, ada cinta, ada air mata," ujarnya dengan nada bergetar dan hampir lenyap dalam pidato tersebut.

Dalam pertemuan dengan segenap kader Golkar se-Jabar, Dedi tidak kuasa menahan emosinya menyaksikan manuver politik yang menghantam partainya menjelang Pilgub Jabar 2018. (M Syarif Abdussalam)

Artikel ini telah tayang di Tribun Jabar dengan judul: Surat Rekomendasi untuk Dedi Mulyadi Belum Turun, Ada Isu Permintaan Mahar Rp 10 Miliar