TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Pengamat Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI), Indria Samego melihat sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya dipilih untuk menggantikan Setya Novanto sebagai Plt Ketua Umum Golkar.

Sejarah Golkar sejauh ini pun menunjukan Partai berlambang Beringin tersebut selalu berada dalam perahu pemerintahan.

"Golkar dekat dengan kekuasaan. Jadi pilih saja yang sekarang dekat dengan Presiden Jokowi," ujar Indria Samego kepada Tribunnews.com, Kamis (28/9/2017).

Baca: Nurdin Halid Sebut Penundaan Rapat Pleno Golkar Atas Permintaan Novanto

Menurut Indria Samego, sudah waktunya Novanto berlapang dada untuk menerima kenyataan menyerahkan jabatan pimpinan tertinggi di Golkar untuk berfokus pada penyembuhan dan kasus hukumnya di KPK.

"Lebih baik terlambat dari pada tidak. Novanto harus terima kenyataan itu dan menyerahkan kekuasaannya kepada yang bebas dari masalah dan bisa memobiliaasi dukungan," tegasnya.

Indria mengakui tren elektabilitas Golkar terus merosot

Indria mengungkapkan menurunnya elektabilitas Golkar, bukan hanya terjadi ketika Novanto dijadikan tersangka oleh KPK.

Baca: KPK Telisik Laporan Harta Kekayaan Bupati Rita Widyasari

Menurut Indria Samego, konflik internal Partai Golkar membuat pemilihnya tidak simpati.

Kemudian imbuhnya, kinerja anggota DPR RI juga dinilai ikut berkontribusi terhadap kemerosotan populariras dan elektabilitas Golkar.

Terakhir penetapan Novanto baik sebagai tersangka dalam korupsi proyek e-KTP maupun kala kasus Papa minta saham PT Freeport Indonesia di periode sebelumnya.

Sebelumya, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid meyakini Ketua Umumnya Setya Novanto akan legowo dalam menyikapi rekomendasi tim kajian elektabilitas Golkar.

Dalam rekomendasi tersebut, Novanto disarankan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan tugasnya menjalankan roda partai.

Baca: Janji Bos Playboy Tetap Berhubungan Seks Hingga Usia 100 Tahun Akhirnya Kandas

Sebab, dalam rekomendasi tersebut dinyatakan elektabilitas Golkar terjun bebas setelah Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Sebagai Ketua Umum Golkar, Novanto berhak menyetujui atau menolak rekomendasi tersebut.

"Saya yakin ketua umum pasti akan mengambil langkah terbaik bagi dirinya dan organisasi. Saya yakin Setya Novanto tidak akan mengorbankan Partai Golkar untuk kepentingan pribadinya. Itu saya punya keyakinan," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Terlebih, Golkar akan menghadapi berbagai agenda politik besar seperti pilkada 2018 dan pemilu 2019.