TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar soal keputusan menunjuk pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar ditunda.

Rapat pleno tersebut sebelumnya dijadwalkan, Kamis (28/9/2017).

"Ya, diundur besok," kata Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, saat dikonfirmasi, Kamis (28/9/2017).

Rapat rencananya akan dilaksanakan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi Pukul 13.00 WIB.

Baca: Dedi Mulyadi: Setya Novanto Sedang Sakit Jantung, Kok Sempat-sempatnya Mikirin Rekomendasi

Nurdin menuturkan, rapat pleno tersebut akan mendengarkan jawaban Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto atas rekomendasi penonaktifan dan penunjukan Plt Ketua Umum.

Nurdin menuturkan, satu alasan penundaan rapat adalah karena dirinya belum bertemu dengan Novanto.

"Iya, saya belum ketemu," kata dia.

Baca: KPK Periksa Keponakan Setya Novanto

Nurdin sebelumnya mengatakan, rekomendasi tersebut muncul dari tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

Ia menyatakan, dalam rekomendasinya, tim kajian elektabilitas menyarankan agar Golkar segera menunjuk Plt pengganti Novanto.

Sebab, elektabilitas Golkar terjun bebas sejak Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Baca: Elektabilitas Partai Golkar Tergerus Akibat Penetapan Status Tersangka Setya Novanto

"Kemudian korbid Polkuham itu merekomendasikan untuk ketum (ketua umum) nonaktif, jadi ketum sendiri yang nonaktif bukan berhenti agar supaya beliau bisa konsentrasi kepada persoalan hukum, kemudian nanti ada pelaksana tugas dalam menjalankan tugas," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Penulis: Nabilla Tashandra

Berita ini sudah dimuat di Kompas.com dengan judul: Golkar Tunda Pleno soal Penonaktifan Novanto sebagai Ketum