PKS Usulkan Rapat Gabungan Antar Komisi DPR Bahas Senjata Impor
"Minimal itu bisa dijelaskan di Raker Komisi I di situ ada Panglima, ada BIN, di situ ada Menhan. Mudah-mudahan ini terlaksana," kata Jazuli.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini, memberikan saran supaya digelar rapat gabungan Komisi I dan III DPR untuk mengklarifikasi impor senjata.
Menurutnya, sejumlah lembaga mitra Komisi I dengan Komisi III bisa dilakukan.
"Nanti kami mengusulkan, kalau boleh ada rapat gabungan antara Komisi I dengan III. Syukur-syukur itu bisa terjadi," kata Jazuli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, jika usulan itu tidak disetujui, maka cukup dijelaskan dalam rapat kerja (Raker) Komisi I DPR.
Baca: Ini 5 Fakta Mengejutkan Korban Bentrokan Bonek VS Pendekar PSHT, Firasat Sampai Tinggalkan Bayi
"Minimal itu bisa dijelaskan di Raker Komisi I di situ ada Panglima, ada BIN, di situ ada Menhan. Mudah-mudahan ini terlaksana," kata Jazuli.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, isu impor senjata itu perlu diluruskan semua instansi terkait.
"Makanya itu perlu diluruskan," katanya.
Baca: Ini Kronologi Bentrok Bonek VS Perguruan Silat PSHT, Penyebab Diduga Salah Paham
Diketahui, isu impor senjata yang diucapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada 22 September 2017 semakin liar seiring informasi senjata dan amunisi impor Kepolisian yang tertahan di Gudang Kargo, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.
