Jokowi Tidak Ingin Pengawasan Obat dan Makanan Hanya Masalah Administrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar tidak melakukan pengawasan obat dan makanan hanya pada sektor administrasi saja.

"Saya mengingatkan fungsi pengawasan ini bukan sekadar masalah administrasi, bukan masalah semata-mata prosedur teknis, apalagi urusan bisnis, tidak," ujar Jokowi dalam acara Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat di Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (3/10/2017).

Jokowi mengatakan, pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan harus dilakukan secara menyeluruh, semata-mata untuk melindungi rakyat Indonesia dan menyelamatkan generasi muda.

"Ini adalah urusan kehadiran negara, urusan kehadiran Pemerintah dalam melindungi rakyatnya, urusan menyelamatkan generasi muda yang akan menjadi penerus masa depan bangsa kita Indonesia," ucap Jokowi.

Baca: Jawab Pertanyaan Jokowi, Bimbim Slank: Hukum Maksimal, Dor!

Tidak hanya BPOM, Jokowi juga meminta kepada jajaran terkait, mulai dari kementerian, lembaga non kementerian hingga pemerintah daerah untuk bekerjasama dan bersinergi, sehingga pengawasan menjadi lebih efektif.

"Sekat-sekat birokrasi harus dihilangkan, diruntuhkan. Jangan sampai perlindungan nyawa anak, nyawa generasi muda Indonesia dikalahkan hanya untuk urusan-urusan birokrasi dan prosedur," kata Jokowi.

"Dikalahkan urusan surat menyurat, urusan kertas, urusan pengelolaan pos anggaran. Jangan kita berkutat pada hal-hal seperti itu. Negara harus hadir dengan perlindungan pada segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia," ucap Jokowi.