TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan warga yang berasal dari Kabupaten Lanny Jaya, Papua, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Aksi digelar karena warga merasa daerahnya sangat tertinggal baik secara infrasturktur maupun organisasi kepemerintahnnya.

Akibatnya tidak ada pembangunan di daerah yang memiliki sumber daya alam sangat melimpah tersebut.

Nius Kogoya, anggota DPRD Lanny Jaya mengatakan, saat ini daerahnya mengalami kesenjangan pembangunan yang buruk sehingga tidak ada kesejahteraan yang didapat warga Lanny Jaya.

"Banyak dampak dari kebijakan yang dilakukan Bupati Lanny Jaya yang tidak adil dan tidak benar," ujar Nius Kogoya di depan Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Menurut Nius, diantara kebijakan itu adalah tidak adanya pembangunan infrastrukur dasar yang memadai dan tertata secara efisien.

Selain itu tidak ada pembangunan pusat perekonomian masyarakat atau pasar di Kabupaten Lanny Jaya serta tidak adanya sumber air bersih yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat umum, kususnya di sekitar ibukota kabupaten Lanny Jaya.

"Di Lanny Jaya juga tidak ada perumahan dinas pegawai negeri sipil, dan perumahan pejabat eselon II - IV, pembangkit listrik yang tidak memadai," tegasnya.

Sementara itu tokoh muda Lanny Jaya, Revin Tabuni mengatakan, saat ini di daerahnya juga terjadi pemotongan dana desa

"Nilai pemotongan bervariasi rata-rata Rp 40 juta per kepala desa atau kampung 354 desa kampung se Kabupaten Lanny Jaya. Sehingga kami Forum Komunikasi Akar Rumput Suku Lanny Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya, yang berdomisili di Kabupaten Lanny Jaya, menginginkan pemimpin yang bersih dan jujur yang santun serta amanah yang mampu membangun Kabupaten Lanny Jaya," pungkasnya.