TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra tidak melihat adanya unsur politik dalam pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai pengadaan 5.000 senjata ilegal.

"Menurut saya enggak apa-apa sih. Karena dia (Gatot Nurmantyo) kan bicara untuk kepentingan negara, bukan sebaliknya. Yang soal senjata itu," ujar Yusril saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).

Yusril menegaskan, pada dasarnya seorang pejabat negara seperti Gatot mungkin saja berpolitik.

Namun, tentu politik yang dimaksudkan bukanlah politik praktis perebutan kekuasaan, melainkan politik untuk meloloskan kebijakan negara.

"Kalau seorang Panglima TNI, kan dia bicara politiknya itu politik tentara dan politik tentara itu konstitusi. Beda dengan politikus di DPR. Karena kepentingan politik, dia bisa bicara begitu," ujar Yusril.

Baca: Berikut 8 Kontroversi Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang Dinilai Politis oleh Kontras

Oleh sebab itu, Yusril yakin bahwa Gatot tak sedang berpolitik dalam konteks pertarungan perebutan kekuasaan saat berbicara mengenai senjata ilegal.

"Artinya memang dia bicara mengenai kepentingan negara. Jadi, tidak dalam konteks memperjuangkan kepentingan satu kelompok atau satu golongan," ujar Yusril.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya menyebut adanya institusi non militer yang memesan 5000 pucuk senjata.

Pernyataan Gatot disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan, Jumat (22/9/2017).

Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial dan mendapat ralat dari Wiranto.

Menurut Wiranto, BIN mendatangkan 500 pucuk senjata dari PT Pindad untuk pelatihan sekolah intelijen. Pembelian itu sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:  Yusril Nilai Panglima TNI Tak Sedang Berpolitik saat Ungkap Pembelian Senjata