TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap pidato Presiden Jokowi pada HUT ke-72 TNI tentang netralitas TNI tak bermaksud menyinggung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Menurut dia, tersebut merupakan pesan normatif yang disampaikan Presiden Jokowi kepada seluruh prajurit TNI.

"Saya kira bagus, itu pesan netral. Harusnya memang tidak boleh dan kekuatan kekuasaan tidak boleh menggunakan alat negara untuk kepentingannya. Baik itu TNI maupun polisi, BIN (Badan Intelijen Negara) itu tidak boleh dijadikan alat politik," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Saat ditanya apakah pernyataan Jokowi terkait netralitas TNI merupakan kebetulan, Fadli mengatakan, tak ada yang kebetulan.

Baca: Tak Izinkan Anaknya Diimunisasi, Ibu Ini Akhirnya Dipenjara

Fadli menilai, instruksi Gatot terkait pemutaran film G30S/PKI dan soal pembelian senjata tak bisa disebut politik praktis seperti disinggung Presiden.

Ia mengatakan, jika Panglima TNI berpolitik praktis, pasti akan dicopot Presiden.

"Kalau presiden beranggapan Panglima berpolitik pasti ada sanksi dong. Ini enggak ada (sanksi), akrab saja ya. Malah semakin akrab. Nah, saya enggak tahu kenapa," lanjut Waketum Gerindra itu.

Pesan Jokowi

Saat menyampaikan pidato pada HUT TNI, Presiden Joko Widodo mengingatkan TNI untuk setia kepada pemerintahan yang sah.

Awalnya, Jokowi menyinggung pesan Jenderal Besar Sudirman tentang jati diri TNI, bahwa loyalitas tentara adalah untuk kepentingan negara.

"Loyalitas negara itu kesetiaan kepada pemerintah yang sah," ujar Jokowi di hadapan ribuan prajurit TNI yang hadir.

Baca: Wanita Cantik Tewas Tertabrak Kereta, Menangis di Tengah Rel Sampai Bertengkar dengan Orangtua

Jokowi mengatakan, TNI adalah milik nasional yang harus berada di atas semua golongan. TNI harus berpihak kepada seluruh rakyat.