TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan turut prihatin dengan banyaknya pejabat daerah yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah sebelumnya sejumlah Walikota dan bupati ditangkap KPK, kini giliran anggota DPR dan ketua pengadilan tinggi Manado yang harus berurusan dengan lembaga anti rasuah tersebut.

‎"Tentu kita sangat menyesalkan ya. Bolak-balik masih OTT enam kepala daerah, Kemudian anggota DPR, Penegak hukum beberapa, pengadilan ya, beberapa kali juga jaksa," kata Zulkifli di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (11/10/2017).

Padahal menurut Zulkifli beberapa dari kepala daerah tersebut berprestasi dan memiliki kinerja yang baik.

Sehingga menurutnya harus ada pembenahan secara komprehensif untuk menyikapi banyaknya pejabat yang tersangkut korupsi.

Salah satunya pembenahan dalam sistem pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif.

"Nah saya berpendapat kalau begini terus caranya, pilkada tarung tarung bebas, peraturan peraturannya nya longgar, semua diukur sama uang, saya kira bisa habis memang, engga akan berhenti ini," katanya.

Baca: Berkat Air Kencing, Pria Ini Satu-satunya yang Hidup Akibat Letusan Gunung Api

Zulkifli mencontohkan salah satu permasalahannya yakni biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dalam pemilu sangat‎ besar.

Hal tersebut tidak sebanding dengan penghasilannya per bulan.

‎"Belum harapan publik kepada Bupati, proposal bantuan, sumbangan. Saya kira kalau kita tidak bicarakan serius, sebab-sebab yg mendasar, tentu kejadian seperti ini tidak akan berhenti. Bisa habis orang-orang terbaik," katanya.