TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Kompolnas, Andrea Poeloengan, menilai wajar jika Brimob memiliki amunisi tajam yang selama ini dipermasalahkan oleh pihak TNI.

"Amunisi yang “disimpan / dititipkan” menurut berita koran ya betul merupakan amunisi tajam jenis anti personil, karena memang Brimob Polri butuh untuk operasi penegakkan hukum sekala tinggi menghadapi kejahatan insurjensi dan terorisme," ujar Andrea melalui keterangannya, Rabu (11/10/2017).

Andrea menilai banyak konflik bersenjata yang memaksa Brimob untuk memiliki senjata canggih.

"Fakta bahwa ketika Brimob beberapa kali kontak ditemukan senjata sniper berat 12.7mm di Poso, maupun kaliber 7.62 mm yang digunakan KKB di Papua. Apalagi ketika mereka berhadapan dengan GAM di Aceh yang lengkap dengan RPG juga, adalah sebagian kecil dari alasan mengapa Polri dan khususnya Brimob harus dipersenjatai dengan canggih," tambah Andrea.

Baca: Mayjen Wuryanto: TNI Tidak Punya Senjata dengan Kemampuan Seperti yang Dibeli Polri Itu

Dirinya menilai Polri perlu dipersenjatai dengan senjata semodern mungkin, terlebih Brimob.

Baginya, Polri harus menjaga stabilitas kamtibmas dalam kondisi apapun termasuk pada saat oknum atau kelompok tertentu yang memilik senjata.

Seperti diketahui, polemik mengenai senjata mencuat ke publik setelah Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, mengungkapkan bahwa ada sebuah lembaga nonmiliter yang memiliki 5000 senjata.

Polemik tersebut semakin mencuat setelah BAIS TNI menahan senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46mm. Adapun jumlahnya 280 pucuk dengan 5.932 butir peluru.

Senjata asal Bulgaria ini diimpor oleh PT. Mustika Duta Mas.

Dimana akan didistribusikan ke Korps Brimob Polri dengan menggunakan Pesawat Charter model Antonov AN-12 TB dengan Maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024.