TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Syarifuddin Sudding menilai wajar sikap Bawaslu yang tidak mewajibkan partai politik (parpol) melaksanakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai syarat calon peserta Pemilu 2019.

"Saya kira wajar Bawaslu demikian yah dalam rangka menjalankan fungsinya," kata Sudding ketika dikonfirmasi, Kamis (12/10/2017).

Diberitakan sebelumnya, KPU mewajibkan seluruh partai politik yang akan menjadi peserta pemilu untuk melaksanakan Sipol.

Namun sejumlah kalangan menganggap KPU menabrak UU karena sipol tidak diatur dalam UU.

Untuk itu, KPU membuat peraturan KPU sebagai acuan pelaksanaan sipol.

Pekan lalu, Bawaslu mengirimkan surat edaran ke KPU yang isinya antara lain tidak mewajibkan parpol melaksanakan sipol.

Baca: Komisi II DPR Akan Panggil KPU Jelaskan soal Sipol

Menurut Sudding, pihaknya tidak kesulitan dalam mengisi sipol.

"Kami berusaha mengikuti mekanisme yang ada," kata dia.

Hanura, kata Sudding akan berkomitmen mengikuti tahapan Pemilu sesuai yang diatur oleh KPU.

Lalu apakah DPR akan memanggil KPU menjelaskan soal polemik soal sipol ini?

"Saya kira ada prosesnya untuk itu," ujar dia.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura Sutrisno Iwantono berharap sipol KPU tidak menjadi hambatan bagi partai politik dalam proses pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2019. 

KPU mewajibkan partai politik mengisi data partai pada Sipol.  

"Harapan kami mudah-mudahan (Sipol) ini tidak menjadi halangan. Ini yang kami alami," kata Sutrisno di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Menurut Sutrisno, Sipol adalah sistem yang baru sehingga partai harus melakukan kerja lebih keras untuk memenuhinya. 

"Sipol sistem yang baru. Sipol ini ke depannya sangat bermanfaat. Dalam tehnisnya banyak membuat kami harus kerja lebih keras," kata Ketua Tim Verifikasi Partai Hanura itu.