Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku siap menjawab sejumlah pertanyaan yang akan diajukan anggota Komisi III DPR dalam rapat kerja yang digelar pagi ini, Kamis (12/10/2017).

"Sesuai daftar pertanyaan mengenai pengaduan-pengaduan yang disampaikan ke Komisi III. Apa tindak lanjutnya dari Polri. Ada beberapa nanti kita jawab," kata Tito kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca: Penglihatan Novel Mulai Terang tapi Kasusnya Tetap Gelap Hingga Sekarang

Dirinya bersama jajaran juga bakal menjabarkan hubungan kerja antara Polri-KPK-Kejaksaan, utamanya dalam penanganan kasus korupsi.

"Ketiga, ada beberapa permasalahan permasalahan yang menonjol yg ditangani oleh Polri. Seperti masalah Saracen, masalah ada narkoba, terorisme dan lain-lain, seperti spa yang diduga gay dan ada beberapa kasus lain. Tapi saya yakin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak berkembang pada saat tanya jawab," kata Tito.

Pantauan Tribunnews.com di ruang rapat Komisi III DPR RI Gedung Nusantara II sudah hadir sejumlah petinggi Polri.

Mulai dari Wakapolri Komjen Syafrudin, Irwasum Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Komandan Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail hingga Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto.

Hingga pukul 10.15 WIB rapat belum juga dimulai.

Diberitakan sebelumnya, dari agenda yang diterima Tribunnews.com, rapat kerja ini akan membahas sejumlah penanganan kasus yang menjadi perhatian publik. Khususnya aksi terorisme, korupsi dan peredaran narkoba.

Tak hanya itu anggota Komisi III DPR juga akan bertanya soal pembentukan Densus Tipikor Polri, koordinasi antara Polri dan lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan KPK.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Suding akan menanyakan soal amunisi SAGL 40x46 milik Brimob Polri yang tertahan di kargo Bandara Soekarno-Hatta.

"Kekhawatiran masyarakat saat ini ketika terjadi perseteruan antara dua institusi yang masing-masing pegang senjata mematikan," Kata Sudding.

Menurutnya, Polri perlu memberikan penjelasan soal pihak yang memproduksi dan peruntukan dari senjata-senjata tersebut.

Hal ini demi meredakan ketegangan antara TNI dan Polri.

"Ini masalah keterbukaan informasi publik, apalagi menyangkut masalah senjata, saya kira harus dibuka. Paling tidak untuk meredakan ketegangan antara TNI dan Polri, saya kira memang dibutuhkan koordinasi," katanya.