TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia, mengatakan Partai Golkar sedang melakukan devitalisasi bukan revitalisasi.

Doli beranggapan revitalisasi kepengurusan yang dilakukan Setya Novanto bersama Idrus Marham tidak memiliki dasar dan alasan yang kuat.

"Revitalisasi itu hanya didasari oleh rasa suka tidak suka, sangat personal dan tendensius yang mengarah kepada pembunuhan daya kritis dan semangat pembaharuan di partai," ujar Doli, melalui pesan singkatnya, Senin (16/10/2017).

Baca: Saat Prabowo Berbincang Semeja dengan Jokowi dan JK

Menurutnya, beberapa orang yang kritis dan vokal, termasuk dirinya dan Yorrys Raweyai, menjadi korban dari oknum yang "pura-pura" serius untuk melakukan perubahan.

Hal itu nampak ketika pemecatan diterima Yorrys, yang terjadi begitu gugatan pra peradilan Setya Novanto diterima Hakim Cepi Iskandar.

Seolah-olah para oknum tersebut langsung loncat berebut berada kembali di belakang Setya Novanto.

Sementara orang-orang yang seharusnya diganti, seperti salah satunya yang sudah terpidana kasus korupsi, masih tetap saja dipertahankan.

"Jadi revitalisasi itu "berstandar ganda" dan tak ada visi," imbuh Doli.

Selain itu, bermigrasinya para jenderal secara mendadak, menguatkan dugaan bahwa Golkar di bawah Setya Novanto-Idrus Marham tak taat azas serta mengabaikan bahkan mengingkari sistem kaderisasi partai.

Baca: Ini Penjelasan Polri Soal Kasus First Travel yang Belum Rampung

"Saya tidak pernah kenal mereka sebelumnya dalam konteks Golkar, tiba-tiba langsung berada di pucuk pimpinan partai. Masuknya mereka itu memunculkan spekulasi seperti memenuhi pesanan pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Jadi dalam konteks penguatan Golkar, sesungguhnya yang dilakukan Setya Novanto bukanlah re-vitalisasi, tapi justeru de-vitalisasi," tegas Doli.

Lebih lanjut, Doli heran dengan keanehan yang terlihat saat penyampaian kepengurusan baru, yakni dilakukan dengan pengawalan pasukan Brimob yang banyak.

Tidak kurang dari 500 personil lengkap dengan senjata laras panjang, rompi pengaman, ditambah beberapa mobil barakuda, ikut mengamankan kehadiran Setya Novanto, yang tampak pertama kali sejak terserang 9 penyakit parah.

"Bahkan Kapolda Metro Jaya pun ikut turun langsung di lapangan. Kita patut mempertanyakan, kenapa pasukan anti teror, alat negara dan dibiayai negara, seperti Brimob dapat dengan mudah diperintah untuk mengamankan seorang saksi kasus korupsi e-KTP. Apa institusi kepolisian kita saat ini bisa diperintahkan dengan mudah oleh sebuah partai politik? Tentu itu dapat mengacaukan sistem ke-tata negara-an kita," pungkasnya.