TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal 'Pribumi' memantik reaksi banyak pihak. Ada yang pro, ada pula yang kontra.

Ketua SETARA Institute, Hendardi, mengkritik pernyataan Anies tersebut. Hal itu disampaikannya dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews.com, Selasa (17/10/2017).

Baca: Yusril Mengaku Tak Maju di Pilgub DKI karena Beri Kesempatan kepada Anies-Sandi

"Pada mulanya banyak pihak yang beranggapan bahwa politisasi identitas agama, ras, golongan adalah sebatas strategi destruktif pasangan Anies Sandi untuk memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Artinya politisasi identitas itu hanya untuk menundukkan lawan politik dan menghimpun dukungan politik lebih luas, hingga memenangi Pilkada," kata Hendardi.

Namun, sambungnya, menyimak pidato pertama Anies setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, dirinya menduga politik identitas seperti itu hendak digunakan Anies sebagai landasan memimpin dan membangun Jakarta.

"Pidato yang penuh paradoks: satu sisi mengutip pernyataan Bung Karno tentang negara semua untuk semua, tapi di sisi lain menggelorakan supremasi etnisitas dengan berkali-kali menegaskan pribumi dan non pribumi sebagai diksi untuk membedakan sang pemenang dengan yang lainnya," kritik Hendardi.

Menurut Hendardi, Anies bisa dianggap melanggar instruksi presiden no. 26/1998 yang pada intinya melarang penggunaan istilah pri dan non pri untuk menyebut warga negara. Anies juga bisa dikualifikasi melanggar semangat etis UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

"Sangat disayangkan, Anies, yang seharusnya di hari pertama kerja melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas, tetapi justru mempertegas barikade sosial atas dasar ras dan etnis," tandas Hendardi.