Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Inilah Capaian 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Bidang Polhukam

Dalam laporannya, Menko Polhukam menyatakan bahwa stabilitas politik, hukum dan keamanan di Indonesia dalam kondisi yang sangat baik.

Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Inilah Capaian 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Bidang Polhukam
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. 

Kemudian mengenai wilayah perbatasan. Nawacita yang digaungkan pemerintahan Jokowi-JK memberikan acuan untuk membangun dari pinggiran. Saat ini, pemerintah telah membangun pos lintas batas negara (PLBN) terpadu.

"Target kami akan membangun 7 PLBN dan rencananya untuk tahun 2018 sampai 2019 kami kembali membangun 9 PLBN," kata Menko Polhukam Wiranto.

Mengenai penanggulangan radikalisme dan terorisme, Menko Polhukam mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah mendapatkan banyak apresiasi dari dunia.

Karena meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam, sedangkan selama ini terorisme selalu menggunakan kedok islam, tapi kenyataannya dapat diminimalisir, rasionya sangat kecil.

"Ini menjadi bahan pembicaraan teman-teman di luar negeri, resepnya selain menggunakan hard approach tapi juga dengan soft approach. Ilmu ini sedang digali oleh negara lain untuk ditiru," kata Menko Polhukam Wiranto.

Di bidang reformasi hukum, Menko Polhukam mengatakan, dari 2015 ke 2017 ada peningkatan, baik dari target maupun capaiannya.

Khusus untuk regulasi maupun instrumen hukum, dikatakan, akan ada langkah kuat untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan tidak tepat.

Berita Rekomendasi

"Misalnya regulasi mengenai penggunaan senjata api yang sejak tahun 1948 hingga kini terlalu banyak regulasinya, sehingga akan dijadikan satu instrumen hukum yang dapat dianut bersama sesuai aturan perundang-undangan yang ada," katanya.

Penanganan kasus hak asasi manusia di Papua, Menko Polhukam mengatakan bahwa pemerintah sungguh-sungguh menanganinya.

Namun menurutnya, permasalahan di lapangan tidak semudah niat pemerintah untuk mengungkap setiap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kemenko Polhukam memiliki tugas khususnya.

Diantara yaitu pertama, terwujudnya Korsidal Bidang Pembinaan Bela Negara. Dalam hal ini capaian yang telah dilaksanakan yaitu telah diajukan Perpres kepada Setneg terkait Revitalisasi Wantannas untuk mengkoordinasikan pembinaan bela negara seluruh K/L.

Targetnya, pada tahun 2018-2019 telah ditandatanganinya Perpres tentang Wantannas dan tersusunnya rencana induk dan rencana aksi nasional Pembinaan Bela Negara.

Kemudian, terbentuknya Badan Siber dan Sandi Negara. Ketiga, terbentuknya Sinergi Medsos Aparatur Negara. "Kita bentuk integrasi media sosial karena sering kali visi misi pemerintah yang sampai ke masyarakat sudah bias.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas