Selanjutnya, dalam bidang hukum Fadli menilai bahwa pemerintah ini sering sekali membolak-balikan opini hukum demi untuk membela kepentingannya sendiri.

"Coba saja lihat kasus reklamasi Teluk Jakarta. Tahun lalu, demi melegitimasi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang pro terhadap reklamasi, pemerintah menyatakan bahwa kewenangan reklamasi Pantai Utara Jakarta telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi, orang tak boleh memprotes kewenangan Gubernur Basuki terkait reklamasi," katanya.

Keempat, dalam bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur yang diklaim oleh pemerintah bisa jadi trigger untuk menggerakkan ekonomi, atau menyerap tenaga kerja, terbukti tidak terjadi.

"Dari data yang saya pegang, sektor industri logam dasar justru tumbuh negatif -3,06 persen pada kuartal I 2017. Industri logam tumbuh di bawah 1 persen adalah sebuah keanehan di tengah maraknya proyek infrastruktur," katanya.

Dirinya jadi bertanya-tanya, lalu dari mana besi dan baja yang digunakan untuk membangun jembatan, jalan tol, dan rel kereta api.

"Pembangunan infrastruktur ini memang aneh, karena sejak awal dilakukan tanpa konsep dan strategi, sehingga hasilnya adalah anomali. Bagaimana bisa konsumsi semen secara nasional turun, padahal pemerintah sedang menggalakkan proyek infrastruktur? Dalam periode Januari hingga Juni 2017, konsumsi semen kita turun 1,3 persen, dari sebelumnya 29,4 juta ton, turun menjadi 28,9 juta ton. Padahal anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2018 semakin dinaikkan," kata Fadli.

Begitu juga dengan klaim penciptaan lapangan kerja. Penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru anjlok dari 8,21 juta orang (2015) menjadi 7,98 juta orang (2016).

"Artinya, terjadi pengurangan penyerapan tenaga kerja sebesar 230 ribu orang di sektor konstruksi. Jadi, tenaga kerja mana yang sebenarnya diserap oleh pembangunan infrastruktur?" katanya.

Catatan lain, meskipun pemerintah mengklaim banyak melakukan pembangunan infrastruktur, namun peringkat logistik Indonesia selama pemerintahan Jokowi justru terus mengalami penurunan.

Fadli mengungkap data World Bank, pada 2013 Indonesia menempati peringkat 53, namun pada 2016 Indonesia hanya menempati peringkat 63.

"Ada banyak hal yang telah dikorbankan untuk membangun infrastruktur. Salah satunya adalah anggaran subsidi, yang selama Presiden Joko Widodo berkuasa anggaran subsidi kita telah dipotong hingga lebih dari 60 persen," katanya.

Dirinya mengaku ingin mengingatkan kembali pemerintah bahwa salah satu agenda yang mereka cantumkan dalam Nawacita adalah agenda untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

"Dicabutnya berbagai subsidi untuk rakyat sejak awal pemerintahan ini, terutama subsidi energi, telah memukul daya beli masyarakat. Rendahnya angka inflasi dalam tiga tahun terakhir bukanlah indikator yang menggembirakan, karena di baliknya ada faktor penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat," katanya.

Untuk itu Fadli menjelaskan, secara keseluruhan saya menilai jika raport pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini masih merah. Istilahnya, kelihatan banyak kerja, tapi miskin kinerja.

"Kerja pun hasilnya tak dirasakan rakyat karena semakin banyak masyarakat merasa kehidupan makin sulit, cari kerja makin susah," kata Fadli.