Wakil Ketua MPR: Pemimpin Tidak Usah Bawa SARA Dalam Berpolitik
Pidato Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat polemik terkait peryataannya tentang diksi pribumi.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pidato Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat polemik terkait peryataannya tentang diksi pribumi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin mengimbau semua pihak, terutama pejabat publik untuk tidak lagi menggunakan diksi berbau SARA.
Baca: Penyidik di Densus Tipikor Akan Miliki Kemampuan Khusus
"Sebaiknya kita tidak usah membawa SARA di dalam politik kita, baik itu istilah pribumi. Karena itu tidak usah dibuka-buka lagi," kata Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin saat ditemui usai menghadiri acara bertemakan Pancasila di Kawasan Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017).
Menurutnya, istilah pribumi digunakan pada era penjajahan menunjukan kasta yang sangat rendah.
Masyarakat Eropa dianggap sebagai kasta pertama, kemudian Timur Tengah, China serta kastra pribumi yakni kaum buruh.
Baca: Puluhan Mantan Nasabah MLM MI One Mengadu ke Fraksi PDIP
Lebih lanjut Mahyudin mengaku dirinya tidak sependapat dengan pihak-pihak yang menonjolkan isu SARA dalam berpolitik.
Dia lebih menganjurkan semua pihak untuk fokus bekerja dalam membangun bangsa.(*)
