TRIBUNNEWS.COM - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengelar Rembuk Nasional 2017 sebagai wujud partisipasi masyarakat dan kalangan intelektual untuk mendalami sekaligus mengkritisi capaian tiga tahun pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla.

Ketua Umum Panitia Pelaksana Rembuk Nasional 2017, Firdaus Ali menilai tidak berlebihan jika dikatakan, inilah pertama kali ada pemerintahan yang berkuasa membuka diri dan meminta untuk dikritisi kinerjanya demi memastikan rencana dan program kerja yang disiapkan mampu semaksimal mungkin mencapai target yang direncanakan.

Kesempatan yang terbuka tersebut disambut baik berbagai kalangan yang ingin memberikan masukan untuk pemerintah.

“Ini juga wujud kesadaran pemerintah Jokowi-JK , bahwa dinamika pembangunan yang menderu saat ini tetap membutuhkan pandangan-pandangan segar yang korektif, agar guliran pembangunan tetap berada pada rel yang sudah kita sepakati dan rencanakan bersama,” ujar Firdaus dalam keterangan tertulis yang diterima TRIBUNNEWS. 

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017, Sidarto Danusubroto mengatalan semua dinamika pembangunan harus secara kontinnyu dan gradual dikontrol, diberi suplemen kritik membangun atau bahkan dikoreksi agar pembangunan yang kita laksanakan bersama mencapai hasil maksimal dan sesuai dengan tujuan.

Menurut Sidarto, pemerintahan Jokowi-JK sudah sejak awal menyadari sekaligus membuka diri atas adanya kontrol bersama atas pembangunan ini.

"Karena itu sejak tahun pertama, sudah membuka forum yang dinamakan rembuk nasional, sebagai wahana untuk memperoleh masukan, saran, kritik, kontrol dan menjaring gagasan baru atas pembangunan yang dilakukan," lanjutnya.

Rembuk Nasional 2017 yang mengangkat tema Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat adalah Rembuk Nasional ketiga yang telah dilaksanakan.

Yang berbeda dari Rembuk Nasional 2017 dari dua rembuk sebelumnya adalah rembuk kali ini didahului Rembuk Daerah yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi terpilih di 14 Provinsi, mulai dari Universitas Cendrawasih di Jayapura sampai Universitas Syiah Kuala di Aceh, dan masing-masing mengambil pilihan topik yang bebeda.

Melalui Rembuk Nasional 2017, capaian pemerintah yang termaktub dalam Nawacita, hingga aplikasinya dalam RPJMN 2015-2019, serta rencana strategi kementerian, dan lembaga negara akan ditelaah secara obyektif dan partisipatif. Rembuk sepenuhnya melibatan dunia akademisi, kalangan intelektual, pelaku usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat terdampak pembangunan seperti petani dan nelayan.

Hasil Rembuk Nasional yang berupa kumpulan rekomendasi, saran dan kritik terhadap hasil kerja tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, rencananya akan diserahkan secara langsung pada Presiden Joko Widodo pada Senin (23/10).