TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama (Kemenag) Abdurrahman Mas'ud mengatakan bahwa kementeriannya yang berada di bawah komando Kemenko PMK sangat terbuka untuk meneruskan kajian dari hasil survei ini karena bisa menjadi alarm sekaligus mengambil langkah kebijakan bersama. "Hasil survei ini menurut saya perlu dielaborasi. Selanjutnya kita harus duduk bersama dan hasil kajian ini kita jadikan pijakan mengambil langkah dengan kongkrit dalam mengantisipasi radikalisme," ujar Mas'ud di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Mas'ud menuturkan bahwa dulu Gus Dur pada tahun 2005 sudah mengingatkan tentang apa yang sekarang di depan mata terjadi. Yakni bahwa kaum radikal itu sederhana tapi sangat brilian.

Baca: Nusron Wahid: Survei Membuktikan Bahwa Ancaman Ideologi Bukan Omong Kosong

Cepat pakai baju Islam dan mengkafirkan yang lainnya. Bahkan berani membunuh secara karakter maupun membunuh beneran.

"Teologi mereka sangat literal dan selektif tanpa tafsir yang kontekstual. Itulah yang mempengaruhi muslim Indonesia. Mereka sempit berpijur tapi ekspansioner. Kelompim ini selalu mencari kelemahan lawan dan sesama muslim. Mereka siap menyerang kapan saja," tegas Mas'ud.

Dia pun mengingatkan bahwa inilah waktnya bagi semua kaum beriman untuk memahami bahwa ada bahaya yang mengancam kemanusiaan.

"Maka kita tak bisa menanggapi secara biasa saja. Sebab radikalisme ini ancaman kemanusiaan yang nyata. Makanya kita harus satu melawan hal ini," imbuhnya.

Seperti diketahui, dalam survei Alvara diketahui sebanyak 27,6% profesional mendukung perda syariah karena dianggap tepat mengakomodir agama mayoritas.

Dari jumlah ini, PNS yang mendukung perda syariah sebanyak 35,3%, swaata 36,6%. Adapun yang menyatakan persa syariah tak tepat karena membahayakan NKRI adalah sebanyak 45,1%.

Kemudian ketika ditanya Pancasila sebagai idologi negara, mayoritas profesional sebanyak 84,5% menyatakan Pancasila sebagai ideologi yang tepat bagi negara Indonesia sedangkan 15,5% menyatakan ideologi Islam yang tepat.

Namun menariknya, PNS yang menyatakan ideologi Islam yang tepat di Indonesia ada sebanyak 19,4%, jauh lebih besar dibanding swasta 9,1% dan BUMN 18,1%.

Yang tak kalah menarik, 29,6% profesional setuju bahwa negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah.

Namun ketika dipersempit dengan khilafah sebagai bentuk negara, profesional yang setuju khilafah sebanyak 16%, dan 84% menyatakan yang ideal adalah NKRI.