TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA–Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan mendorong penyederhanaan puluhan ribu aturan, mendapat dukungan dari sejumlah kepala daerah. Salah satunya adalah Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran.

Menurut Sugian, pembangunan infrastruktur terutama di daerah terpencil akan mendorong percepatan pemerataan pembangunan ekonomi dan memudahkan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik.

"Pulau Kalimantan, khususnya Kalteng masih berjuang dengan kondisi keterbatasan infrastruktur. Dengan luas 1,5 kali pulau Jawa, Kalteng jelas membutuhkan infrastruktur seperti kelistrikan, jalan, jembatan, kereta api dan pelabuhan. Kami berharap langkah Presiden Jokowi akan membuat gerak ekonomi Kalteng lebih cepat," ujar Sugian, Selasa (24/10/2017).

Ia juga berharap langkah pemerintah menyederhanakan ribuan aturan untuk memudahkan investasi juga selaras dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, ada sejumlah aturan yang membuat pemerintah daerah tidak memiliki posisi tawar terhadap investor.

"Di Kalteng ada banyak sekali perusahaan pertambangan dan perkebunan. Tapi tidak banyak yang berdomisili di Kalteng. Sebagian besar memiliki NPWP di Jakarta, bahkan ribuan mobil operasionalnya pun menggunakan plat Jakarta atau dari Jawa," ungkapnya.

"Sehingga kami tidak banyak mendapat manfaat, karena pajaknya dibayar di Jakarta," lanjutnya.

Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah pusat untuk meninjau kebijakan transfer daerah agar alokasi anggaran dari pusat ke daerah disesuaikan dengan potensi setoran penerimaan daerah asal.

"Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Bagaimana masyarakat di daerah betul-betul menikmati kehadiran investasi dalam wujud yang lebih besar daripada soal kesempatan kerja saja," Sugian menegaskan.