Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyindir pemerintah yang menjadi tuan rumah acara Annual Meetings International Monetary Fund (IMF) - World Bank (WB) Group 2018 (AM 2018) di Bali.

Untuk mensukseskan acara tersebut, Fadli mengatakan, pemerintah mengucurkan uang Rp 1 triliun

Menurutnya, lebih baik pembangunan gedung baru DPR yang lebih bermanfaat.

Baca: Masih Berasap, Identifikasi Jenazah Korban Kebakaran Pabrik Petasan di Tangerang Dimulai Besok

"Ya itu mau bikin seminar IMF Rp 1 triliun di Bali tahun depan. Ya mendingan bikin gedung lah DPR, ini milik negara. Milik perorangan, kalau seminar kan habis," kata Fadli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan,Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, rencana DPR membangun gedung baru bukan wacana baru.

Pengajuan pembangunan gedung baru DPR pertama muncul pada 2006.

Baca: Semi Menangis Histeris Tahu Wajah Adiknya Dilalap Si Jago Merah Dalam Kebakaran Pabrik Petasan

Rencana ini ditolak oleh dua era kepemimpinan, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 dan Presiden Joko Widodo tahun 2015 lalu.

"Saya kira bukan ajuan baru ya dari pada waktu itu juga kalau tidak salah. Cuman saya enggak tahu besarannya seperti apa karena kan kalau anggota DPR kan bukan kuasa anggaran. Pelaksana nanti pasti ya Kesetjenan," kata Fadli.

Dirinya menambahkan, rencana pembangunan gedung baru pasti sudah melalui kajian bersama antara pemerintah dan DPR.

Baca: Politikus Gerindra Sebut Ruang Kerja Anggota DPR Kalah Dengan Ruang Kepala Desa di Jakarta

Dia juga menyebut, gedung baru DPR tidak akan langsung dibangun karena membutuhkan perencanaan yang matang.

"Karena kan pasti memerlukan waktu jikapun nanti perlu dibangun karena waktu itu ada keputusan di paripurna untuk penataan kawasan legislatif," kata Fadli.

Diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, sebanyak Rp 601 miliar, digunakan untuk pembangunan gedung baru DPR.

Baca: Politikus Demokrat: Revisi Undang-Undang Ormas Bisa Cepat Jika Jadi Inisiatif DPR

Rinciannya, untuk pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar.

Dana untuk pembangunan gedung masuk dalam pagu anggaran DPR di APBN 2018 yang totalnya mencapai Rp 5,7 triliun.

Sementara, anggaran Rp 601 miliar itu hanya digunakan untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi.