"Mulai dari nyunduk (merangkai), masak/asap atau proses perajangan (untuk wilayah Temanggung dan sekitarnya), butuh mobilisasi buruh di desa-desa. Untuk wilayah Karesidenan Surakarta upahnya rata-rata Rp 40.000/hari," kata Dita.

Dita mengatakan petani gurem juga dapat pemasukan karena menyewakan tanahnya untuk ditanami tembakau.

"Maka, jika petani tidak lagi menanam tembakau, adakah sumber income lain bagi warga desa? Sejauh ini, tidak ada. Lalu daya beli pasti akan anjlok," katanya.

Dita menuturkan harga jual tembakau selalu lebih tinggi.

Pasalnya, patok tanaman tembakau dibeli tengkulak di sawah dengan harga kisaran Rp 9-10 juta.

Sementara 1 patok padi dihargai tengkulak kira kira Rp 4-6 juta.

"Siapa yang mau mengkompensasi hilangnya selisih pendapatan dan turunnya daya beli ini? Negara? Uangnya darimana?" tanya Dita.

"Dan jangan lupa, tidak ada alokasi subsidi di APBN untuk komoditi tembakau. Artinya proses ini berjalan secara mandiri, tanpa "merepotkan" negara. Kenapa malah mau dimatikan?" katanya.

Apalagi, kata Dita, aspek kontribusi cukai-pajak tembakau yang bahkan melampaui anggaran Kementerian Kesehatan.

Baca: Ini Sepak Terjang Bupati Nganjuk: Tersangka KPK, Menang Praperadilan, Terjaring OTT

"PKB berkepentingan membela petani tembakau karena mereka adalah konstituen kami. Kami sangat berharap bapak Presiden dapat lebih arif menilai persoalan ini agar piring nasi jutaan orang desa tidak kolaps, justru di masa kekuasaan Bapak. Jangan lupa, mereka dulu mayoritas memilih Bapak," ungkapnya.

Diberitakan Kompas.com, Pemerintah akan menaikkan cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen pada 2018.

Hal itu dilakukan untuk mengendalikan atau mengurangi konsumsi rokok yang berefek buruk bagi kesehatan.

Namun, pengendalian konsumsi rokok tidak akan berhenti disitu.

Presiden sudah memberikan instruksi kepada para menteri agar produksi tembakau oleh petani mulai dikurangi.

"Presiden minta agar mulai dipikirkan bahwa petani (tembakau) bisa secara bertahap mengganti tanamannya," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Dengan adanya instruksi itu, para menteri akan mulai mencari alternatif tanaman pengganti tembakau untuk para petani.

Dengan begitu, para petani tembakau tidak kehilangan mata pencaharian.