TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, meminta semua pihak untuk ikut mengawasi penataan kawasan parlemen, Senayan. Salah satunya adalah pembangunan gedung baru.

"Marilah sama sama kita awasi supaya pelaksanaannya transparan, akuntabel dan bisa diketahui seluruh orang," kata Agus kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Agus mengatakan, pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi dimulai dengan perencanaan yang memakan dana Rp 601 miliar.

Dirinya menjelaskan, pelaksanaan pembangunan akan dieksekusi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembangunan tersebut dimulai dengan perencanaan yang memakan dana Rp 601 miliar.

"Pelaksanaan itu DPR tidak melaksanakan, kalau melaksanakan malah bahaya. Mendingan yang laksanakan PUPR, bisa saja BUMN," kata Agus.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menjelaskan, total Rp 601 miliar yang masuk dalam anggaran DPR Rp 5,7 triliun DPR memang diperuntukkan penataan kawasan parlemen.

"Anggaran yang ditetapkan Rp 601 miliar. Anggaran itu kan penggunaannya tak boleh melebihi anggaran yang ditetapkan. Ini merupakan plafon tertinggi untuk melaksanakan konsultan manajemen, konstruksi, dan manajemen dari perencanaan," kata Agus.

Baca: Celah Kecil Pabrik Kembang Api Yang Selamatkan Ahmad dari Kobaran Api

Menurutnya, untuk hal teknis yang berkaitan dengan pembangunan gedung tidak berada di tangan DPR namun dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

"Anggaran kan baru diketuk kemarin. Sehingga nanti seluruhnya diserahkan ke Kementerian PUPR. Dan nanti, yang berhubungan dari Kesetjenan dan Kementerian PUPR yang akan melaksanakan tindak lanjut dari besarnya anggaran yang ada," kata Agus.