TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai, Selasa (31/10/2017) siang selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh penyidik, dia diperiksa dalam kasus dugaan merintangi proses penyidikan, persidangan, dan memberikan keterangan palsu pada persidang kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Ditemui usai pemeriksaan, Yorrys mengaku diperiksa sebagai ‎saksi untuk tersangka anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari (MN).

"Artinya begini, (saya juga ditanya) hubungan antara Rudi Alfonso dengan Ketua Umum (Setnov)," ujar Yorrys di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).

Menjawab pertanyaan itu, pada penyidik, Yorrys menjelaskan ‎bahwa Rudi merupakan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP serta Ketua Mahkamah Partai Golkar.

Baca: Polisi Masih Buru Dua Orang Terduga Teroris Bima yang Melarikan Diri

Selain itu, Rudi juga memiliki kantor pengacara, yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan.

"Sejak lama (Rudi) menangani masalah-masalah advokasi terhadap Golkar," kata Yorrys.

Yorrys juga menuturkan bahwa hubungan persahabatan dan pekerjaan antara Setya Novanto dengan Rudi sudah terjalin lama sehingga permasalahan hukum yang menjerat kader Golkar, baik di pusat maupun daerah pasti ditangnai oleh Rudi.

Masih menurut Yorrys, Rudi merupakan bawahannya dalam struktur organisasi Golkar. Bidang Hukum dan HAM berada di bawah Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Terakhir, Yorrys juga mengaku ditanya penyidik soal hubungan kerja dengan Rudi di dalam kerja-kerja internal partai. Yorrys mengklaim tidak pernah berkomunikasi dengan Rudi, termasuk perihal penanganan kasus korupsi e-KTP.

Dia juga tidak tahu menahu soal dugaan Rudi dan Markus merancang rencana meminta sejumlah pihak mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), termasuk anggota DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani.

"Tidak tahu, karena saya sejak April kan sudah agak bertentangan dalam proses kasus e-KTP kan, karena saya mendorong untuk segera dituntaskan," ujar Yorrys.