Saksi Ahli Setya Novanto: KPK Tidak Kapok-kapok

"Undang-Undang KPK menyebut lid (penyelidikan), dik (penyidikan) dan tut (penuntutan) di satu tangan, di KPK. KPK menganggap karena di satu tangan, bagaimana saya saja mengaturnya," katanya.

"Padahal kalau lihat KUHAP, itu harus ada proses, proses dulu, tidak bisa langsung. Ini masalah, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan. Bahwa orang tidak diberikan kesempatan untuk diperiksa," ujarnya.

Apakah dengan mengeluarkan sprindik tertanggal 31 Oktober, dan SPDP tertannggal 3 November, berarti KPK telah melakukan kesalahan administrasi yang sama seperti penetapan status tersangka untuk Novanto pada Juli lalu, Romli Atmasasmita hanya menjawab "artinya KPK nggak kapok-kapok."