TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sudah berupaya untuk membangun Papua mulai dari pemberian dana otonomi khusus (Otsus) hingga pembangunan infrastruktur.

Tapi masih saja ada kelompok yang melakukan kejahatan di Papua dengan berdalih kesenjangan kesejahteraan.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku curiga ada pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan mereka.

Kepada wartawan, di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017), Ryamizard Ryacudu yang merupakan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu, mengaku sudah megantongi identitas dari pihak-pihak yang diduga memanfaatkan masyarakat Papua untuk melakukan tindak pidana.

Baca: Menhan Minta Pembebasan 1.300 Sandera di Papua Tak Pakai Senjata

Namun ia enggan membeberkan informasi tersebut.

"Yang pasti sudah ada lah, tapi kan tidak boleh disampaikan di sini," katanya.

Menurutnya mereka bertanggungjawab untuk mempengaruhi sejumlah warga Papua melakukan penyanderaan terhadap terhadap warga yang bermukim di sekitar Kimberly hingga Banti, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua.

Di wilayah tersebut, terdapat lebih dari 1.000 orang penduduk yang sebagian diantaranya adalah pendatang.

Sampai kelompok tersebut bisa muncul di Papua dan memiliki persenjataan, Ryamizard Ryacudu menduga hal itu antara lain karena upaya penindakan yang dilakukan selama ini, berlangsung kurang maksimal.

Antara lain karena kurangnya dukungan dari semua pihak.

"Itu kan tanda tidak kompak, kalau untuk negara, apapun, prajurit itu untuk negara, mati pun dia mau, dia siap," katanya.

"Jadi marilah kita dukung, di sana Polisi dan tentara dukunglah, jangan ditakut-takuti melanggar HAM lah, padahal itu untuk mengamankan negara," ujarnya.