Laporan wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD 1 Nusa Tenggara Timur Partai Golkar, Melki Laka Lena mengingatkan mengenai proses teripilihnya Setya Novanto sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

Kata Melki, Novanto menjadi orang nomor satu di Partai Golkar atas kehendak banyak orang termasuk dari Presiden RI Joko Widodo.

Baca: Tahun Politik Jadi Alasan Pergantian Panglima TNI Perlu Dilakukan Secepatnya

"Pak Novanto ini terpilih juga kalau teman-teman tahu ini kehendak banyak orang, termasuk kehendak dari banyak petinggi negara ini. Saya ulangi Pak Novanto terpilih kehendak banyak orang maupun dari petinggi negara ini," kata Melki saat diskusi bertajuk 'Dramaturgi Partai Golkar' di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/11/2017).

"Termasuk Presiden?" tanya moderator diskusi.

"Saya rasa demikian," kata Melki.

Baca: KPK Bisa Periksa Himan Wartawan Metro TV Jika Terindikasi Fasilitasi Setya Novanto Melarikan Diri

Menurut Melki, Novanto muncul di tengah-tengah dualisme kepemimpinan antara Aburizal Bakrie alias Ical dengan Agung Laksono.

Saat itu, Golkar masih berada di luar pemerintahan bersama-sama dengan Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat di dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Baca: Asal Usul Fortuner yang Ditumpangi Setya Novanto, Begini Pengakuan Pemilik Sebelumnya

Golkar, kata Melki, akhirnya memutuskan untuk keluar dari KMP karena sadar harus berpartisipasi terlibat dalam membangun bangsa.

Hal itu lah yang menyatukan Ical dan Agung Laksono yang menyepakati Munaslub dan Novanto keluar sebagai ketua umum.

Baca: Kuasa Hukum Berencana Tuntut KPK ke Pengadilan HAM Internasional

Kata Melki, terpilihnya Novanto sebagai ketua umum demi stabilitas politik dan Golkar berkorban yakni berbalik mendukung Pemerintahan.

Moderator disikusi kemudian bertanya apakah itu yang melatarbelakangi sehingga belakangan Setya Novanto meminta perlindungan kepada Presiden termasuk kepada TNI dan Polri ketika hendak ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena telah menjadi status tersangka.

Baca: Belum Bisa Komunikasi, Mata Setya Novanto Hanya Bisa Terbuka dan Tertutup

"Kalau itu saya kira dalam konteks sebagai seorang ketua umum atau sebagai pribadi atau ketua DPR RI yang merasa bahwa hak-hak hukumnya itu tidak bisa difasilitasi dengan baik. Kalalu saya dengar dari pengacara, ada perlakuan berbeda yang dirasakan Novanto," kata Melki.

Perlakuan berbeda itu seperti menjadikan Setya Novanto dan Partai Golkar sebagai target operasi.