Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Bendahara Umum DPP Partai Golkar Robert J Kardinal menjelaskan, meskipun diterjang musibah pasca penahanan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dukungan untuk Joko Widodo di Pemilu Presiden tahun 2019 tak akan berubah.

Menurutnya apa yang sudah disahkan lewat Musyawarah Nasional Partai Golkar tidak bisa dirubah.

"Tidak mungkin berubah karena dukungan itu kan disahkan di munas jadi pleno nggak bisa cabut dukungan itu," kata Robert kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Selasa (21/11/2017) malam.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI ini menjelaskan, evaluasi dukungan terhadap Jokowi harus melewati mekanisme yang panjang.

"Keputusan munas mendukung Jokowi. Kalau mau ditarik, munas lagi. Atau satu tingkat di bawah yaitu rapimnas. Waktu munas di Bali kan sudah mendukung. Waktu rapimnas juga sudah. Jadi nggak bisa," katanya.

Robert enggan berandai-andai jika munaslub kembali digelar untuk memilih Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

Hanya saja dirinya memastikan, keputusan mendukung Jokowi tak akan berubah.

"Tetap. Tidak akan berubah," katanya.

Diketahui, DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno sebagai respons atas ditahannya Setya Novanto di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada hari Minggu (19/11/2017) malam.

Hasilnya Idrus Marham ditunjuk menjadi Plt Ketum Golkar sampai ada keputusan praperadilan Setya Novanto. Selanjutnya jika praperadilan ditolak, Golkar akan meminta Novanto mundur dan digelar munaslub.