Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai ada landasan moral Setya Novanto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Emrus, itu bisa merujuk pada tujuh pakta integritas pengurus Partai Golkar.

Antara lain, pertama, menyatakan siap menjalankan semua kewajiban dan memenuhi tanggung jawab selaku pengurus DPP Golkar sesuai pembidangan tugas masing-masing.

Baca: Idrus Marham Yakin DPD I Akan Terima Hasil Rapat Pleno DPP Golkar Soal Setya Novanto

Dengan status ditahan KPK, maka, menurut Emrus, jelas Setya Novanto tidak dapat menjalankan semua kewajiban dan memenuhi tanggung jawab tersebut.

"Tentu, Setya Novanto bisa merenungkan ini lebih mendalam," ujar Emrus kepada Tribunnews.com, Jumat (24/11/2017).

Baca: Bermodal Senjata Buatan Pindad, Anggota Kostrad Sabet 3 Medali Emas Kejuaran Menembak di Singapura

Kedua, siap menjaga kekompakan kerja dan soliditas sesama pengurus DPP Golkar sebagai salah satu kesatuan kepengurusan yang bersifat kolektif.

Dengan status ditahan KPK, maka jelas Setya Novanto, sebagai Ketua Umum Golkar, kata dia, sulit menjangkau agar dirinya dapat menjaga kekompakan kerja dan soliditas sesama pengurus DPP Partai berlambang beringin tersebut.

Baca: Din Syamsuddin Akan Adakan Rembuk Nasional Untuk Lahirkan Komitmen Seluruh Agama

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini terjadi pandangan yang sangat berseberangan antar pengurus partai di ruang publik yang dimuat berbagai media massa.

Perbedaan pandangan ini menurutnya, sekaligus membuktikan Setya Novanto sulit mengendalikan perbedaan pendapat yang semakin meruncing karena terkait dengan perilaku dirinya sendiri.

Padahal, imbuhnya, berdasarkan pakta integritas ketiga, seharusnya perbedaan yang semakin meruncing tersebut diselesaikan di internal partai.

Baca: Aburizal Bakrie Minta Seluruh Kader Golkar Hormati Keputusan Rapat Pleno Soal Kasus Setya Novanto

Namun, sudah menjadi konsumsi media massa dan publik.

Keempat, ‎menjaga marwah dan martabat Golkar serta saling menjaga integritas dan atas nama baik antarsesama pengurus.

"Dengan status ditahan KPK dengan mengenakan jeket rompi warna kuning, justru berpotensi menggerus martabat partai dengan lambang yang didominasi warna kuning ini," jelasnya.

Sementara itu Dewan Pembina Partai Golkar menerima hasil rapat pleno yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam menyikapi Setya Novanto.

Dalam putusan rapat pleno tersebut meminta semua pihak menunggu keputusan praperadilan Setya Novanto sebelum melakukan langkah politik.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie meminta kepada seluruh kader partai berlambang pohon beringin untuk menghormati hasil rapat pleno.

"Karena itulah kami meminta semua pihak agar dapat menghormati keputusan DPP tersebut. Dan kami meminta ke semua pihak menjaga tindak langkah masing-masing," kata Aburizal di Bakrie Tower, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Dewan Pembina, kata Aburizal‎ juga meminta kepada kader Golkar untuk menjaga keutuhan partai di tengah situasi ujian saat ini.

Menurutnya, keutuhan partai menjadi kunci dalam memenangkan segala kompetisi politik di Indonesia.‎

"‎Kepada kader partai Golkar dimanapun berada kita juga harus menjaga keutuhan partai Golkar. untuk kemenangan Partai Golkar disaat mendatang," imbuhnya.