TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan dirinya akan terus mengawasi pengurusan sertifikat hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), baik di tingkat pusat maupun daerah.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa jangan ada lagi pengurusan sertifikat hak atas tanah yang memakan waktu hingga bertahun-tahun.

"Sudah bukan jamannya lagi urus sertifikat 2 tahun, 3 tahun enggak rampung-rampung. Awas. Saya ikuti terus. Jangan dipikir saya enggak punya intelijen. Intelijen saya banyak," ujar Presiden Jokowi saat membagikan sertifikat di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (27/11/2017).

Presiden Jokowi mengatakan Pemerintah akan melakukan penerbitan sertifikat hak atas tanah secara besar-besaran. Tahun ini, Pemerintah menargetkan 5 juta penerbitan sertifikat kepada masyarakat.

Baca: Gunung Agung Diprediksi Akan Meletus Lebih Besar Lagi

Baca: Pangeran Harry Nikahi Aktris Amerika Ini Tahun Depan

"Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN Pak Sofyan Djalil kerjain tahun ini 5 juta. Tahun depan 7 juta. Tahun depannya lagi 9 juta. Tahun depannya lagi mungkin 15 juta, tahun depannya lagi 20 juta. Yang pusing kantor BPN. Ya memang harus bekerja untuk rakyat," kata Presiden Jokowi.

Upaya Pemerintah memiliki target besar dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut lantaran Presiden Jokowi menemukan berbagai persoalan di daerah mengenai sengketa lahan.

"Ini masalah besar kita. Setiap saya ke kampung, desa, selalu yang dikeluhkan sengketa lahan, sengketa tanah antara penduduk dengan swasta. Ada enggak di sini masalah sengketa? Antara penduduk dengan penduduk, ada. Penduduk dengan pemerintah. Saya tiap ke daerah suaranya itu. Setelah saya cek apa sih sebabnya? Karena rakyat belum pegang sertifikat," ucap Presiden Jokowi.