TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian RI telah melakukan pemetaan konflik dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.

Demikian dikatakan Kepala Bagian Perencanaan Biro Operasi Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Kombes Pol Edi Setyo Budi Santoso.

Menurutnya, daerah-daerah berpotensi rawan dalam pelaksanaan Pilkada sudah dikantongi Polri.
‎
"‎‎Polri khususnya Mabes polri sudah mempersiapkan apa-apa saja yang disiapkan dalam pemetaan konflik. Kita tentu belajar dari pilkada tahun 2017 kemarin," kata Edi dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Baca: Ini Jawaban Sekretaris DPRD Jakarta Disebut Pengusul Renovasi Kolam Ikan Rp 620 Juta

‎Edi menuturkan, ada berbagai indikasi yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pelaksanaan Pilkada serentak.

Hal yang paling utama adalah netralitas dari penyelenggara pemilu, lalu penetapan daftar pemilih‎ tetap dan juga pasangan calon tidak legowo.

"PSU (pemilihan suara ulang) juga berpotensi timbulkan konflik. PSU karena penyelenggaranya tidak profesional," ujarnya.

‎Polri, kata Edi juga mendorong agar penyelenggara Pemilu bersikap netral dan tidak memihak kepada satu calon tertentu.

Baca: Anggaran Air Mancur Dihapus, Sandiaga Bantah Ketua DPRD DKI yang Meminta Renovasi

Menurut Edi, pihaknya pun sudah menyiapkan diri secara khusus untuk menghadapi konflik yang berpotensi terjadi di pelaksanaan Pilkada serentak.

"Kekuatan kita sudah dilatih hadapi (potensi konflik) pilkada. Kita akan turunkan kekuatan berdasarkan kebutuhan, kekuatan maksimal tentu saat pemungutan suara," katanya.