Bakamla RI Gelar Rakornas Operasi Keamanan Laut
Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Kabakamla RI) Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., secara resmi membuka Rapat
Penulis: FX Ismanto
Laporan Humas Bakamla, Mayor Mar Mardiono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Kabakamla RI) Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Operasi Keamanan Laut, di Hotel Luminor, Jl. Pecenongan-35, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan palu oleh Kabakamla RI yang disambut dengan tepuk tangan dari seluruh undangan yang hadir.
Acara yang berlangsung sehari itu melibatkan seluruh jajaran Instansi yang berkaitan dengan operasi keamanan laut se-Indonesia.
Adapun tema yang diusung dalam hajat akbar tersebut: "Melalui Rapat Koordinasi Nasional Operasi Keamanan Laut Kita Tingkatkan Sinergitas Kegiatan Penegakan Hukum di Laut Secara Terpadu dalam Mendukung Pembangunan Nasional Menuju Cita Indonesia Poros Maritim Dunia".
Pada kesempatan tersebut Kabakamla RI dalam sambutannya antara lain mengatakan, Rakornas ini sangat baik untuk mengoptimalkan hasil operasi dengan bersinergi satu sama lainnya.
Penyelenggaraan Rakornas bidang operasi keamanan laut ini, lajutnya, memiliki sasaran untuk terpetakannya permasalahan dan isu terkini di laut, terjalinnya kerja sama pertukaran informasi maritim dan penanganan perkara tindak pidana di laut, terpadunya perencanaan gelar operasi, serta sinerginya operasi keamanan laut yang dilaksanakan oleh seluruh instansi.
Selain itu, Rakornas ini juga dimaksudkan sebagai wahana dalam meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama antar aparat di bidang operasi keamanan laut serta sharing pengetahuan penanganan isu keamanan laut,” katanya.
Menurut Laksdya Ari, Isu keamanan laut saat ini tetap menjadi bahasan yang strategis, mengingat salah satu kebijakan Pemerintah adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
Kebijakan ini dicapai dengan menguatkan lima pilar poros maritim dunia yang telah digariskan, yakni membangun budaya maritim, menjaga sumber daya laut, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim serta dengan membangun kekuatan pertahanan maritim, tambahnya. (*)