TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk meminimalisir dampak psikologis masyarakat yang terkena dampak erupsi Gunung Agung, Pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga (K/L) akan melaksanakan berbagai program/kegiatan yang meringankan beban ekonomi dan sosial.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meminta agar K/L lebih fokus menggiatkan programnya di Kabupaten/Kota di Bali dan juga mengharapkan agar lebih ditingkatkan lagi aktivitas-aktivitas posko penanganan darurat bencana erupsi Gunung Agung, mengaktifkan dan memperkuat peran posko pendamping di Provinsi Bali.

Selain itu juga diminta untuk terus memaksimalkan fungsi service center untuk sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan aktivitas Gunung Agung maupun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

Hal ini disampaikan Menko PMK Puan Maharani usai memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait antisipasi dampak erupsi Gunung Agung, Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

RTM ini dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Puan mengatakan bahwa Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana dan juga antisipasi bencana sejak awal.

"Contohnya erupsi Gunung Agung, kita siapkan sejak awal tempat pengungsian, konsumsi bagi pengungsi, termasuk layanan imigrasi bagi wisatawan mancanegara yang sedang ada di Bali," ujar Puan.

Puan menjelaskan bahwa antisipasi terhadap bencana harus dilakukan sejak awal. Termasuk soal tugas masing-masing instansi, siapa melakukan apa. Karena itu, ketika bencana terjadi respon dan penanganan yang dilakukan pun akan cepat.

"Jadi dalam rapat ini kita bahas koordinasi antar instansi dan kesiapan dari setiap kementerian dan lembaga dalam mengantisipasi maupun menanggulangi bencana. Baik banjir, longsor maupun erupsi Gunung Agung Bali," jelas Puan.

Menko PMK salah satu permasalahan yang ada dilapangan saat ini adalah jumlah pengungsi yang sangat fluktuatif.

Menurut catatan jumlah pengungsi per 28 November 2017 adalah sebesar 29.673 Jiwa tersebar di 217 tempat, tetapi kemungkinan jumlah tersebut bisa berubah karena mobilitas pengungsi sangat tinggi.

Secara umum, penanganan pengungsi sudah dilakukan dengan memadai. Baik dari sisi penyediaan logistik, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Puan menjelaskan Pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi intensif terkait penanganan bencana. Misalnya Menteri Sosial juga menyiapkan soal logistik beras bagi pengungsi.

Kemudian Menteri Pariwisata aktif dalam pelayanan warga negara asing yang sedang berlibur di Bali dan tiap lima jam dikasi update informasinya. Bahkan sudah disiapkan transportasi penghubung bagi pengungsi ataupun warga negara asing di bandara Ngurah Rai Bali.