TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dorongan digantinya Setya Novanto dari kursi Ketua DPR semakin kuat.

Novanto yang terjerat dugaan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) diminta mundur dari jabatan pimpinan lembaga negara tersebut.

Salah satu sosok muda yang dianggap pantas menduduki jabatan prestisius sebagai ketua DPR RI adalah Bambang Soesatyo.

Anggota Komisi III DPR, Ahmad Saroni menilai saat ini dewan membutuhkan figur muda seperti Bambang yang dapat menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kinerja dewan.

Menurutnya, Bamsoet juga dinilainya peka terhadap kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat, mampu berkomunikasi dengan luwes dalam pendekatan dengan fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR.

Baca: Marsekal Hadi Harus Kembalikan Sistem Jenjang Karir Prajurit Berdasarkan Profesionalisme

"Kemampuannya memimpin Komisi III DPR membuktikan kapasitas sebagai sosok muda yang mempunyai kemampuan politik dan kenegaraan yang bagus," kata Sahroni kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Sahroni memandang rekan sejawatnya itu mampu menciptakan komunikasi efektif pada lembaga legislatif di republik ini.

Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan baik antara Komisi III dengan penegak hukum selaku mitranya.

Tak hanya kalangan internal DPR, sosok Bamsoet disampaikan Sahroni juga memiliki catatan baik di mata berbagai kalangan.

Rapor kinerja anggota DPR periode 2009-2014 yang dirilis Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) membuktikan nama Bamsoet sebagai yang berpredikat berkinerja terbaik dengan poin 7,28.

Nama Bambang selama beberapa waktu terakhir menguat sebagai kandidat Ketum Partai Golkar.

Sejumlah petinggi partai ini bahkan secara tersirat memberikan dukungan terhadap pria yang terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah VII (Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen) pada pemilu 2009 ini.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung menyebutkan peluang besar anggota Fraksi Golkar di DPR yang menjadi pimpinan DPR untuk menggantikan Novanto.

"Kita serahkan pada mekanisme yang ada aja. Kita lihat siapa yang paling tepat dengan yang sudah ada pengalaman panjang, atau sudah menjadi pimpinan komisi. Mungkin juga dari panitia-panitia (khusus), pansus," kata Akbar usai diskusi di kantor CSIS, Jl Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).

Sementara Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono berpendapat sosok yang didukung pemerintah sebagai mitra akan lebih baik menjadi pimpinan DPR. Hal ini menanggapi kabar adanya restu pemerintah untuk menduduki kursi Ketua DPR.