TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - ‎Panglima TNI Gatot Nurmantyo berharap pergantian dirinya dengan Marsekal Hadi Tjahjanto‎ tidak terlalu lama, agar tidak terjadi dualisme di tubuh TNI.

Menurut Gatot, nama Hadi sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tinggal menunggu untuk disetujui oleh pimpinan dan anggota dewan, jadi tidak perlu menunggu dirinya pensiun untuk menjabat Panglima TNI.

"Sebaiknya ketika sudah diputuskan bahwa disetujui, jangan lama, jangan nunggu saya sampai Maret 2018 lagi (pensiun), mengapa demikian, kan ini terjadi dualisme, hanya tingga satu langkah Kepres saja," papar Gatot di Istana Bogor, Selasa (5/12/2017).

‎Gatot mengusulkan, efektifnya Hadi menjadi Panglima TNI sebaiknya dalam waktu satu atau dua minggu setelah disetujui DPR, agar dirinya dan Hadi dapat bertugas sesuai dengan porsinya masing-masing.

"Jadi saya bisa pamit-pamitan, saya akan dibelakang," ucap Gatot.

Baca: Panglima TNI ‎: Marsekal Hadi Dipersiapkan Untuk Hadapi Tahun Politik

Pada Senin (4/12/2017), Presiden Joko Widodo menyerahkan surat pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI kepada pimpinan DPR.

Surat tersebut diantar oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

"Jadi baru kami terima (surat ini). Dan saya kira sesuai mekanisme yang ada tentu sebagaimana surat lainnya juga melalui rapim, diteruskan di bamus," kata Fadli kepada wartawan.

Menurutnya, surat Presiden soal pergantian Panglima TNI, sama seperti surat dari pemerintah biasa.

Berikut isi surat yang dikutip Tribunnews.com.

Presiden Republik Indonesia

Jakarta 3 Desember 2017

Nomor: R-54/Pres/12/2017
Sifat: Segera
Lampiran: Satu Berkas
Hal: Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI