Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki tahun politik, dimana Pilkada 2018 serta Pilpres dan Pileg 2019, TNI bersama Panglima TNI yang baru diyakini memiliki tantangan besar.

Hal ini diungkapkan oleh Pengamat Hukum Tata Negara, Syamsuddin Radjab, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (6/12/2017).

"Marsekal Hadi Tjahjanto akan memiliki tugas berat. Jangan sampai beliau ikut serta atau cawe-cawe politik," ujar Syamsuddin.

Direktur Jenggala Center ini mengatakan bahwa TNI harus benar-benar netral dari kepentingan politik kelompok, termasuk kepentingan Presiden Jokowi, yang akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden periode kedua.

"Jangan seperti kesan Pilpres lalu, TNI dikesankan publik memblok ke pihak capres A dan kepolisian dipihak B," tutur Syamsuddin, Rabu (6/12/2017).

Baca: Terbongkar! Ternyata Ini Isi Tas Syahrini yang Harganya Miliaran, Bikin Kaget

Baginya, itu tidak sehat dalam pembelajaran politik bagi masyarakat sebagai alat-alat koersif Negara. Hal itu bisa terjadi dikarenakan para petinggi TNI dan Polri ikut serta cawe-cawe politik dan sering memberi komentar politik.

Syamsuddin kemudian melihat soal keberlanjutan reformasi internal TNI sebagai tantangan Marsekal Hadi lainnya.

"Penataan secara adil penilaian jenjang dan karir, struktur teritotial yang terus bertambah, soal Internasionalisasi Papua Barat dan juga sangat penting penuntasan bisnis TNI yang mandeg bahkan terkesan dilupakan," ungkapnya.

Selain itu, urai Syamsuddin, masalah pemberantasan korupsi di instansi militer juga menjadi tantangan tersendiri.

Kasus korupsi pembelian helicopter di TNI AU tentu menjadi tamparan bagi calon panglima TNI Marsekal Hadi untuk segera dituntaskan. Apalagi, kata Syamsuddin, hal itu melibatkan mantan KSAU, sehingga akan makin pelik secara Psiko-juridis.

Syamsuddin berharap besar dibawah kepemimpinan panglima TNI yang baru, TNI akan menegaskan tidak berpolitik praktis lagi.

"Semoga tidak lagi menjadikan kepemilikan 'hak suara politik' bagi kalangan anggota TNI menjadi isu dalam momen politik yang bertentangan dgn prinsip TNI sebagai alat pertahanan negara yang bebas dari kepentingan politik golongan dan kelompok," pungkasnya.