TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mendukung keputusan Presiden Joko Widodo mengusung Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi calon Panglima TNI.

Menurutnya langkah Jokowi selaras dengan semangat undang-undang.

"Kita mengacu pada kaidah undang-undang yang berlaku, khususnya UU TNI. Yang pertama adalah panglima TNI itu ada darat, udara, dan laut jadi saya kira usulan presiden menunjuk KSAU sebagai panglima yang baru ini itu sudah (sesuai dengan) semangat (undang-undang) tersebut," kata Hanafi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini menjelaskan, selain itu pergantian pemilihan panglima TNI yang semula dari angkatan darat lalu udara merupakan langkah yang tepat.

"KSAU ini dibilang the right man, on the right place, on the right time," kata putra Amien Rais ini.

Baca: Gerindra Minta Komitmen Marsekal Hadi Tjahjanto Netral di Tahun Politik

Hanafi menambahkan, penunjukan KSAU menjadi Panglima TNI adalah kebutuhan mendesak. Ini berkaitan dengan peningkatan pertahanan udara Indonesia.

"Banyak pelanggaran teritorial udara maupun kemaritiman yang selama ini kita alami," kata Hanafi.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries Saputra menjelaskan, ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi Marsekal Hadi Tjahjanto jika telah dilantik sebagai Panglima TNI.

Tantangan pertama, yakni membangun soliditas TNI.

"Mau siapapun, sama tantangannya ke depan, pertama dia harus membangun soliditas TNI," ujar Supiadin.

Tantangan kedua, kata Supiadin, Panglima TNI yang baru harus mengupayakan programmodernisasi alat utama sistem persenjataan TNI atau Minimum Essential Force (MEF) terwujud di tahun 2024.

"MEF itu 70 persen kekuatan TNI harus terwujud. Jangan sampai dia mengubah lagi. Kemudian dia harus juga membangun alutsista TNI secara proporsional," jelasnya.

Politikus Partai Nasdem ini melanjutkan, tantangan bagi Marsekal Hadi Tjahjanto kedepan harus mampu mewujudkan netralitas TNI dalan menghadapi momen politik besar seperti Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

"Segera mempersiapkan TNI untuk mewujudkan netralitas dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada. Itu paling pokok," katanya.

Purnawirawan TNI AD bintang dua ini juga mengingatkan, Panglima TNI yang baru harus netral dan tidak masuk dalam wilayah politik praktis. Selain itu, ia berpesan agar Panglima TNI baru tidak terlalu banyak berkomentar terhadap masalah politik.

"Tugas Panglima sudah pada profesionalitas saja, urus prajuritnya yang baik, jaga soliditas, enggak usaha banyak bicara politik. Siapapun Panglima TNI itu, enggak ada cerita mau dia dari AD, AL, AU, kalau dia sudah jadi Panglima itu misinya cuma satu," katanya.